Wednesday, 27 September 2017 01:29

Apa Syarat Sahnya Kepemilikan AJB

Written by

Pertanyaan:
 
Apa Syarat Sahnya Kepemilikan AJB

Selamat siang, tiga bulan lalu saya ada membeli sebuah rumah. Sertifikat rumah sudah dipecah atas nama orang lain yang kemudian dikuasakan kepada pemilik developer. Apakah dalam proses pembuatan AJB harus ditandatangani sebanyak empat kali oleh masing-masing pihak? Terima kasih.
Pengirim: +628526430xxxx

Jawaban:
 
Persyaratan Harus Diketahui Pasangan
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda. Tanda tangan sesuai dengan isinya yang berkaitan dengan hal-hal yang memerlukan tanda tangan. Untuk proses pembuatan Akta Jual Beli (AJB), pembuatan AJB harus dihadiri oleh penjual dan pembeli (suami dan istri apabila sudah menikah) atau orang yang diberi kuasa dengan surat kuasa tertulis dan dihadirkan sekurang-kurangnya dua orang saksi yang bisa dipertanggungjawabkan.

Notaris atau PPAT akan membacakan dan menjelaskan isi akta. Bila pihak penjual dan pembeli menyetujui isinya maka akta akan ditandatangani oleh penjual, pembeli, saksi, dan Notaris atau PPAT. Akta dibuat dua lembar asli, satu disimpan oleh Notaris/PPAT dan satu lembar lain akan diserahkan ke kantor pertanahan untuk keperluan balik nama. Salinannya akan diberikan kepada penjual dan pembeli.

Jika sudah memiliki sertifikat artinya yang bersangkutan adalah pemilik yang berhak atas tanah tersebut. Kalau yang ditanyakan apakah aman atau tidak, yang jelas apabila ada gugatan atau yang lainnya, yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa dialah yang berhak atas tanah tersebut dengan dibuktikan adanya sertifikat. Demikian penjelasan dan jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Read 278 times
Wirlisman, SH Notaris & PPAT

Komplek Jaya Putra Blok B/5 Jalan Raja Ali Haji, Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepri, Indonesia, 29453 | Website: www.notarisppat.co.id Email: info[at]notarisppat.co.id | Tel. +62-778-431931 Mobiles +6281-270-600-277 | Kirim Pertanyaan Anda Klik Di Sini !

Jasa Notaris & PPAT Wirlisman, SH

Pembuatan akta kuasa, akta hipotik, akta koperasi, akta yayasan, akta strata title, akta perubahan, akta perdamaian, akta perkumpulan, akta jual beli kapal, akta jual beli saham, akta perjanjian kredit, akta sertifikat fidusia, akta perjanjian kawin, akta pendirian perusahaan (PT), akta balik nama rusun, akta perjanjian perikatan, akta pendirian perusahaan terbuka, akta balik nama ahli waris, akta penyertifikatan kapal, akta sertifikat hipotik kapal, akta pemisahan dan pembagian, akta wasiat dan daftar pusat wasiat, akta balik nama ahli waris Tionghoa, pembuatan akta pendirian atau perubahan atau pembubaran (CV/PT/Yayasan/Koperasi), akta merger, akta akuisisi, akta pengakuan hutang dengan jaminan, akta fidusia bersama sertifikat fidusia, akta perjanjian kerja sama antarperusahaan, akta keluar masuk persero (pemasukan atau pengeluaran persero), akta kuasa memasang hipotik kapal dan pesawat terbang, akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), akta yang mengesahkan salinan atau dokumen benar dibuat dan ditandatangani oleh yang berhak dalam perjanjian, pembuatan akta perjanjian utang piutang per orangan; kredit bank konvensional; kredit bank sindikasi; kredit bank syariah; kredit perusahaan pembiayaan atau multifinance, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) untuk wilayah seluruh Indonesia kecuali wilayah tertentu, akta kuasa perusahaan, akta kuasa perusahaan terbuka, akta kuasa perusahaan dalam rangka PMA atau PMDN, akta kuasa koperasi/badan usaha/instansi, akta kuasa per orangan, akta-akta perjanjian perikatan, akta perjanjian kerja sama antarperusahaan, pembuatan akta perjanjian kerja sama pembangunan, akta perjanjian Build Operation Transfers (BOT), akta perjanjian penunjukan sole agent atau kerja sama franchising, akta pendirian/perubahan koperasi primer, koperasi sekunder, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi karyawan, koperasi mahasiswa, akta pendirian/perubahan yayasan pendidikan, sosial, keagamaan, penerbitan akta perkumpulan; pendirian/perubahan partai politik, lembaga sosial, paguyuban, ikatan profesi/keagamaan/hobi, pembuatan akta pembagian hak bersama seperti akta untuk memecah sertifikat tanah/bangunan sesuai dengan banyaknya pemilik (data yuridis yang ada), akta tukar-menukar tanah/bangunan dari pemilik yang satu dengan pemilik lain, akta hibah atau pemberian tanah/bangunan semasa pemberi masih hidup, akta waris, akta pembagian hak bersama, Akta Pembebanan Hak Tanggunan (APHT), pembuatan Akta Jual Beli (AJB) tanah/bangunan, pengecekan sertifikat, roya (penghapusan keterangan kredit dalam sertifikat), balik nama sertifikat, pembuatan sertifikat/penyertifikatan tanah adat/tanah negara, pengurusan perpajakan, pengurusan perizinan Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Agama (PA), sertifikat dibalik nama ke pembeli, pemecahan sertifikat (membantu pengurusan dari sertifikat induk dipecah menjadi beberapa sertifikat pecahan sesuai dengan kebutuhan), perpanjangan sertifikat meliputi perpanjangan masa berlakunya HM/HGB/HGU/HP, pengurusan pajak, BPHTB, izin sangat khusus untuk pendirian perusahaan dalam negeri/PMA, surat domisili, SIUP/TDP/NPWP, izin khusus dari instansi terkait, dan lain-lainnya

Our website is protected by DMC Firewall!