Tuesday, 29 May 2018 22:08

Apakah Sah Akta Di Bawah Tangan?

Written by

Pertanyaan:

Apakah Sah Akta Di Bawah Tangan?

Selamat malam Notaris PPAT Batam, ada akta di bawah tangan apakah sah secara hukum? Mohon penjelasannya?
Pengirim: +628136102xxxx

Jawaban:

Sah Jika Para Pihak Tidak Saling Gugat

Terima kasih atas pertanyaan Anda. Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani pihak yang membuatnya. Berdasarkan ketentuan pasal 1867 KUHPerdata suatu akta dibagi menjadi dua, antara lain;

  1. Akta di bawah tangan (onderhands)
  2. Akta resmi (otentik)

Akta Di Bawah Tangan

Akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang atau notaris. Akta ini yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh para pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut. Sehingga sesuai pasal 1857 KUHPerdata akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta otentik.

Perjanjian di bawah tangan terdiri dari;

  1. Akta di bawah tangan biasa
  2. Akta Waarmerken, yakni suatu akta di bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak untuk kemudian didaftarkan pada notaris, karena hanya didaftarkan, maka notaris tidak bertanggungjawab terhadap materi/isi maupun tanda tangan para pihak dalam dokumen yang dibuat oleh para pihak
  3. Akta Legalisasi, adalah suatu akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak  namun  penandatanganannya   disaksikan   oleh  atau di hadapan notaris, namun notaris tidak bertanggungjawab terhadap materi/isi dokumen melainkan notaris hanya bertanggungjawab terhadap tanda tangan para pihak yang bersangkutan dan tanggal ditandatanganinya dokumen tersebut

Akta Resmi (Otentik)

Akta Otentik ialah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memuat atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta itu. Pejabat umum yang dimaksud adalah notaris, hakim, juru sita pada suatu pengadilan, pegawai pencatatan sipil, dan sebagainya.

Suatu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak beserta seluruh ahli warisnya atau pihak lain yang mendapat hak dari para pihak. Sehingga apabila suatu pihak mengajukan suatu akta otentik, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan di dalam akta itu sungguh-sungguh terjadi, sehingga hakim itu tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi.

Suatu akta otentik harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut;

  1. Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum
  2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang
  3. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu
Read 90 times
Wirlisman, SH Notaris & PPAT

Komplek Jaya Putra Blok B/5 Jalan Raja Ali Haji, Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepri, Indonesia, 29453 | Website: www.notarisppat.co.id Email: info[at]notarisppat.co.id | Tel. +62-778-431931 Mobiles +6281-270-600-277 | Kirim Pertanyaan Anda Klik Di Sini !

Jasa Notaris & PPAT Wirlisman, SH

Pembuatan akta kuasa, akta hipotik, akta koperasi, akta yayasan, akta strata title, akta perubahan, akta perdamaian, akta perkumpulan, akta jual beli kapal, akta jual beli saham, akta perjanjian kredit, akta sertifikat fidusia, akta perjanjian kawin, akta pendirian perusahaan (PT), akta balik nama rusun, akta perjanjian perikatan, akta pendirian perusahaan terbuka, akta balik nama ahli waris, akta penyertifikatan kapal, akta sertifikat hipotik kapal, akta pemisahan dan pembagian, akta wasiat dan daftar pusat wasiat, akta balik nama ahli waris Tionghoa, pembuatan akta pendirian atau perubahan atau pembubaran (CV/PT/Yayasan/Koperasi), akta merger, akta akuisisi, akta pengakuan hutang dengan jaminan, akta fidusia bersama sertifikat fidusia, akta perjanjian kerja sama antarperusahaan, akta keluar masuk persero (pemasukan atau pengeluaran persero), akta kuasa memasang hipotik kapal dan pesawat terbang, akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), akta yang mengesahkan salinan atau dokumen benar dibuat dan ditandatangani oleh yang berhak dalam perjanjian, pembuatan akta perjanjian utang piutang per orangan; kredit bank konvensional; kredit bank sindikasi; kredit bank syariah; kredit perusahaan pembiayaan atau multifinance, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) untuk wilayah seluruh Indonesia kecuali wilayah tertentu, akta kuasa perusahaan, akta kuasa perusahaan terbuka, akta kuasa perusahaan dalam rangka PMA atau PMDN, akta kuasa koperasi/badan usaha/instansi, akta kuasa per orangan, akta-akta perjanjian perikatan, akta perjanjian kerja sama antarperusahaan, pembuatan akta perjanjian kerja sama pembangunan, akta perjanjian Build Operation Transfers (BOT), akta perjanjian penunjukan sole agent atau kerja sama franchising, akta pendirian/perubahan koperasi primer, koperasi sekunder, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi karyawan, koperasi mahasiswa, akta pendirian/perubahan yayasan pendidikan, sosial, keagamaan, penerbitan akta perkumpulan; pendirian/perubahan partai politik, lembaga sosial, paguyuban, ikatan profesi/keagamaan/hobi, pembuatan akta pembagian hak bersama seperti akta untuk memecah sertifikat tanah/bangunan sesuai dengan banyaknya pemilik (data yuridis yang ada), akta tukar-menukar tanah/bangunan dari pemilik yang satu dengan pemilik lain, akta hibah atau pemberian tanah/bangunan semasa pemberi masih hidup, akta waris, akta pembagian hak bersama, Akta Pembebanan Hak Tanggunan (APHT), pembuatan Akta Jual Beli (AJB) tanah/bangunan, pengecekan sertifikat, roya (penghapusan keterangan kredit dalam sertifikat), balik nama sertifikat, pembuatan sertifikat/penyertifikatan tanah adat/tanah negara, pengurusan perpajakan, pengurusan perizinan Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Agama (PA), sertifikat dibalik nama ke pembeli, pemecahan sertifikat (membantu pengurusan dari sertifikat induk dipecah menjadi beberapa sertifikat pecahan sesuai dengan kebutuhan), perpanjangan sertifikat meliputi perpanjangan masa berlakunya HM/HGB/HGU/HP, pengurusan pajak, BPHTB, izin sangat khusus untuk pendirian perusahaan dalam negeri/PMA, surat domisili, SIUP/TDP/NPWP, izin khusus dari instansi terkait, dan lain-lainnya

Our website is protected by DMC Firewall!