Thursday, 21 September 2017 23:57

Pembayaran Naturalisasi ABG Rp50 Juta

Written by

Pertanyaan:

Pembayaran Naturalisasi ABG Rp50 Juta

Selamat sore, apakah biaya naturalisasi Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) atau anak dari hasil kawin campuran jika sudah berusia di atas 21 tahun harus membayar biaya ke negara sebesar Rp50 juta? Anak saya sudah berusia 25 tahun dan ingin menjadi WNI. Mohon syarat dan penjelasannya? Terima kasih.
Pengirim: +628528130xxxx

Jawaban:

Pembayaran Berdasarkan PNBP Terbaru

Terima kasih atas pertanyaan Anda. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Demikian aturan UUD 1945 pasal 28B ayat 2 UUD 45. Landasan ini menajdi pegangan organisasi Perkawinan Campuran (PerCa) Indonesia. Hal ini untuk meningkatkan perlindungan hukum keluarga perkawinan campuran, khususnya anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran tersebut.

Hak berkewargaraan Indonesia sesuai dengan berlakunya UU Nomor 12/2006 tentang Kewarganegaraan. Untuk itu, setiap keluarga yang menganut perkawinan campuran harus mempersiapkan untuk memilih kewarganegaraan buat anak-anak dari hasil perkawinan campuran mereka. Khususnya anak-anak yang sudah mencapai usia 18 tahun dan memegang dwi kewarganegaraan atau kewarganergaraan ganda.

Pertimbangan memilih ini seyogianya dilakukan sejak usia 18 tahun sehingga saat sang anak berusia 20 tahun, dia sudah dapat menentukan kewarganegaraan pilihannya. Jika menunggu sampai berusia 21 tahun maka hak memilih kewarganegaraannya sudah lewat. Dengan demikian secara otomatis sang anak akan menjadi Warga Negara Asing (WNA). Untuk mengurus proses ini, ada langkah-langkah yang harus diikuti, di antaranya;

  1. Permohonan dilakukan di kantor wilayah Kementrian Hukum dan HAM sesuai domisili
  2. Khusus yang berada di luar negeri mengajukan di kantor KBRI atau KJRI
  3. Membuat surat permohonan dari orangtua yang dilengkapi nama, alamat, tanggal lahir dan nomor kartu identitas
  4. Ambil formulir di kantor Kemenhukham (tanpa dipungut biaya)
  5. Lampirkan Kartu Tanda Penduduk anak dan paspor anak
  6. Melampirkan Kartu Keluarga ( KK) dan KTP orangtua WNI
  7. Lampirkan paspor ayah si anak yang sudah dilegalisir di kedutaan negaranya
  8. Lampirkan surat pelepasan warga negara dari negara anak terdahulu
  9. Siapkan pasfoto ukuran 4 x 6 (latar belakang merah)
  10. Lampirkan surat pernyataan orangtua bila anak belum menikah

Seluruh berkas diajukan ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM untuk proses permohonan. Mintalah surat pengantar untuk menyetor pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (BNBP) ke BNI 1946. Tanda terima pembayaran dibawa kembali ke kanwil. Proses pemilihan selesai antara satu hingga tiga bulan. Berdasarkan Permenhukham No. 22/2012 sebagai pengganti Permenhukham No.M.80-HL.04.01/2007 untuk Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG).

Sangat penting diketahui bahwa jika usai anak melewati 21 tahun dan ingin memiliki kewarganegaraan Indonesia, maka dia harus membayar Rp50 juta rupiah. Proses ini sudah dimasukkan kategori naturalisasi atau pewarganegaraan. Dasar pembayaran ini sesuai dengan peraturan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terbaru. Saran kami, sebaiknya sebelum berusia 21 tahun silakan diurus naturalisasinya. Demikian penjelasannya.

Read 165 times
Wirlisman, SH Notaris & PPAT

Komplek Jaya Putra Blok B/5 Jalan Raja Ali Haji, Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepri, Indonesia, 29453 | Website: www.notarisppat.co.id Email: info[at]notarisppat.co.id | Tel. +62-778-431931 Mobiles +6281-270-600-277 | Kirim Pertanyaan Anda Klik Di Sini !

Jasa Notaris & PPAT Wirlisman, SH

Pembuatan akta kuasa, akta hipotik, akta koperasi, akta yayasan, akta strata title, akta perubahan, akta perdamaian, akta perkumpulan, akta jual beli kapal, akta jual beli saham, akta perjanjian kredit, akta sertifikat fidusia, akta perjanjian kawin, akta pendirian perusahaan (PT), akta balik nama rusun, akta perjanjian perikatan, akta pendirian perusahaan terbuka, akta balik nama ahli waris, akta penyertifikatan kapal, akta sertifikat hipotik kapal, akta pemisahan dan pembagian, akta wasiat dan daftar pusat wasiat, akta balik nama ahli waris Tionghoa, pembuatan akta pendirian atau perubahan atau pembubaran (CV/PT/Yayasan/Koperasi), akta merger, akta akuisisi, akta pengakuan hutang dengan jaminan, akta fidusia bersama sertifikat fidusia, akta perjanjian kerja sama antarperusahaan, akta keluar masuk persero (pemasukan atau pengeluaran persero), akta kuasa memasang hipotik kapal dan pesawat terbang, akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), akta yang mengesahkan salinan atau dokumen benar dibuat dan ditandatangani oleh yang berhak dalam perjanjian, pembuatan akta perjanjian utang piutang per orangan; kredit bank konvensional; kredit bank sindikasi; kredit bank syariah; kredit perusahaan pembiayaan atau multifinance, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) untuk wilayah seluruh Indonesia kecuali wilayah tertentu, akta kuasa perusahaan, akta kuasa perusahaan terbuka, akta kuasa perusahaan dalam rangka PMA atau PMDN, akta kuasa koperasi/badan usaha/instansi, akta kuasa per orangan, akta-akta perjanjian perikatan, akta perjanjian kerja sama antarperusahaan, pembuatan akta perjanjian kerja sama pembangunan, akta perjanjian Build Operation Transfers (BOT), akta perjanjian penunjukan sole agent atau kerja sama franchising, akta pendirian/perubahan koperasi primer, koperasi sekunder, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi karyawan, koperasi mahasiswa, akta pendirian/perubahan yayasan pendidikan, sosial, keagamaan, penerbitan akta perkumpulan; pendirian/perubahan partai politik, lembaga sosial, paguyuban, ikatan profesi/keagamaan/hobi, pembuatan akta pembagian hak bersama seperti akta untuk memecah sertifikat tanah/bangunan sesuai dengan banyaknya pemilik (data yuridis yang ada), akta tukar-menukar tanah/bangunan dari pemilik yang satu dengan pemilik lain, akta hibah atau pemberian tanah/bangunan semasa pemberi masih hidup, akta waris, akta pembagian hak bersama, Akta Pembebanan Hak Tanggunan (APHT), pembuatan Akta Jual Beli (AJB) tanah/bangunan, pengecekan sertifikat, roya (penghapusan keterangan kredit dalam sertifikat), balik nama sertifikat, pembuatan sertifikat/penyertifikatan tanah adat/tanah negara, pengurusan perpajakan, pengurusan perizinan Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Agama (PA), sertifikat dibalik nama ke pembeli, pemecahan sertifikat (membantu pengurusan dari sertifikat induk dipecah menjadi beberapa sertifikat pecahan sesuai dengan kebutuhan), perpanjangan sertifikat meliputi perpanjangan masa berlakunya HM/HGB/HGU/HP, pengurusan pajak, BPHTB, izin sangat khusus untuk pendirian perusahaan dalam negeri/PMA, surat domisili, SIUP/TDP/NPWP, izin khusus dari instansi terkait, dan lain-lainnya

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd