Saturday, 30 December 2017 22:25

Jika Perusahaan Tahan Gaji Karyawan

Written by

Pertanyaan:

Jika Perusahaan Tahan Gaji Karyawan

Selamat malam Notaris/PPAT Batam, saya ingin bertanya tentang perusahaan yang menahan gaji karyawan karena resign tidak sesuai prosedur. Ke manakah saya harus melaporkan? Apakah dilaporkan kepada polisi atau dinas terkait? Mohon penjelasannya, terima kasih.  
Pengirim: +628238371xxxx

Jawaban:

Melanggar UU dan Dikenakan Denda

Terima kasih atas pernyaan Anda. Pekerja yang mengundurkan diri (resign) harus memenuhi syarat-syarat, di antaranya mengajukan permohonan pengunduran diri selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri, tidak terikat dalam ikatan dinas, dan tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.

Ketentuan pengunduran diri ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), atau Perjanjian Kerja (PK) yang wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak (pengusaha dan pekerja). Dalam PK diatur bahwa sanksi mengundurkan diri tidak sesuai prosedur uang jaminannya hangus namun gajinya tidak boleh ditahan.

Pengusaha yang dengan sengaja atau melalaikan dan mengakibatkan keterlambatan pembayaran gaji dikenakan denda sesuai dengan prosentase tertentu dari gaji pekerja. Pekerja atau karyawan yang mengundurkan diri harus mengikuti pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan).

Untuk itu, seharusnya jika Anda ingi mengundurkan diri maka haruslah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan UU Ketenagakerjaan itu. Adapun mengenai penahanan gaji, Anda bisa merujuk pasal 95 ayat (2) UU Ketenagakerjaan. Jika dengan sengaja menahan gaji, maka pengusaha telah melakukan pelanggaran hukum dan akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan.

Dalam hal ini, jika terjadi sengketa, pokok pekerjaan berhubungan dengan industrial. Langkah hukum yang ditempuh merujuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI). Perselisihan karena tidak dipenuhinya upah merupakan perselisihan hak sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 2 UU PPHI. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Read 221 times
Wirlisman, SH Notaris & PPAT

Komplek Jaya Putra Blok B/5 Jalan Raja Ali Haji, Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepri, Indonesia, 29453 | Website: www.notarisppat.co.id Email: info[at]notarisppat.co.id | Tel. +62-778-431931 Mobiles +6281-270-600-277 | Kirim Pertanyaan Anda Klik Di Sini !

Jasa Notaris & PPAT Wirlisman, SH

Pembuatan akta kuasa, akta hipotik, akta koperasi, akta yayasan, akta strata title, akta perubahan, akta perdamaian, akta perkumpulan, akta jual beli kapal, akta jual beli saham, akta perjanjian kredit, akta sertifikat fidusia, akta perjanjian kawin, akta pendirian perusahaan (PT), akta balik nama rusun, akta perjanjian perikatan, akta pendirian perusahaan terbuka, akta balik nama ahli waris, akta penyertifikatan kapal, akta sertifikat hipotik kapal, akta pemisahan dan pembagian, akta wasiat dan daftar pusat wasiat, akta balik nama ahli waris Tionghoa, pembuatan akta pendirian atau perubahan atau pembubaran (CV/PT/Yayasan/Koperasi), akta merger, akta akuisisi, akta pengakuan hutang dengan jaminan, akta fidusia bersama sertifikat fidusia, akta perjanjian kerja sama antarperusahaan, akta keluar masuk persero (pemasukan atau pengeluaran persero), akta kuasa memasang hipotik kapal dan pesawat terbang, akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), akta yang mengesahkan salinan atau dokumen benar dibuat dan ditandatangani oleh yang berhak dalam perjanjian, pembuatan akta perjanjian utang piutang per orangan; kredit bank konvensional; kredit bank sindikasi; kredit bank syariah; kredit perusahaan pembiayaan atau multifinance, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) untuk wilayah seluruh Indonesia kecuali wilayah tertentu, akta kuasa perusahaan, akta kuasa perusahaan terbuka, akta kuasa perusahaan dalam rangka PMA atau PMDN, akta kuasa koperasi/badan usaha/instansi, akta kuasa per orangan, akta-akta perjanjian perikatan, akta perjanjian kerja sama antarperusahaan, pembuatan akta perjanjian kerja sama pembangunan, akta perjanjian Build Operation Transfers (BOT), akta perjanjian penunjukan sole agent atau kerja sama franchising, akta pendirian/perubahan koperasi primer, koperasi sekunder, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi karyawan, koperasi mahasiswa, akta pendirian/perubahan yayasan pendidikan, sosial, keagamaan, penerbitan akta perkumpulan; pendirian/perubahan partai politik, lembaga sosial, paguyuban, ikatan profesi/keagamaan/hobi, pembuatan akta pembagian hak bersama seperti akta untuk memecah sertifikat tanah/bangunan sesuai dengan banyaknya pemilik (data yuridis yang ada), akta tukar-menukar tanah/bangunan dari pemilik yang satu dengan pemilik lain, akta hibah atau pemberian tanah/bangunan semasa pemberi masih hidup, akta waris, akta pembagian hak bersama, Akta Pembebanan Hak Tanggunan (APHT), pembuatan Akta Jual Beli (AJB) tanah/bangunan, pengecekan sertifikat, roya (penghapusan keterangan kredit dalam sertifikat), balik nama sertifikat, pembuatan sertifikat/penyertifikatan tanah adat/tanah negara, pengurusan perpajakan, pengurusan perizinan Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Agama (PA), sertifikat dibalik nama ke pembeli, pemecahan sertifikat (membantu pengurusan dari sertifikat induk dipecah menjadi beberapa sertifikat pecahan sesuai dengan kebutuhan), perpanjangan sertifikat meliputi perpanjangan masa berlakunya HM/HGB/HGU/HP, pengurusan pajak, BPHTB, izin sangat khusus untuk pendirian perusahaan dalam negeri/PMA, surat domisili, SIUP/TDP/NPWP, izin khusus dari instansi terkait, dan lain-lainnya

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd