Sunday, 28 January 2018 17:06

Manajemen Tak Bersedia Bayar Lembur

Written by

Pertanyaan:

Manajemen Tak Bersedia Bayar Lembur
 
Selamat sore Notaris/PPAT Batam, bagaimana mekanisme pekerja yang diperintahkan untuk lembur? Apakah karyawan baru dengan karyawan lama harus tetap siap sedia jika diperintahkan untuk bekerja lembur? Mohon penjelasannya?
Pengirim: +628137131xxxx

Jawaban:
 
Uang Lembur Wajib Dibayarkan Karyawan
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda. Dalam pertanyaan Anda, belum dijelaskan lebih terperinci mengenai bidang usaha perusahaan tempat bekerjanya. Berdasarkan ketentuan, ada beberapa bidang usaha yang dikecualikan dari pengaturan mengenai waktu kerja lembur sebagaimana diatur dalam pasal 78 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) dan pasal 2 Keputusan Menteri (Kepmen) Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP-102/MEN/VI/2004 tahun 2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur (Kepmenaker No. 102/2004).
 
Oleh karena itu, kami berasumsi bahwa bidang usaha perusahaan tersebut bukan pada bidang usaha yang dikecualikan oleh pasal-pasal itu. Pada dasarnya, tidak ada perbedaan mengenai ketentuan lembur (bekerja melebihi waktu kerja) antara pekerja laki-laki atau perempuan, karyawan lama atau baru. Secara umum, waktu lembur berdasarkan pasal 78 ayat (1) huruf b UU Ketenagakerjaan dan pasal 3 ayat (1) Kepmenaker No. 102/2004, waktu kerja lembur dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam 1 (satu) hari dan 14 jam dalam 1 (satu) minggu. Apabila kerja kantor berakhir pukul 18.00 WIB, maka lemburnya hingga pukul 21.00 WIB.

Read 87 times
Wirlisman, SH Notaris & PPAT

Komplek Jaya Putra Blok B/5 Jalan Raja Ali Haji, Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepri, Indonesia, 29453 | Website: www.notarisppat.co.id Email: info[at]notarisppat.co.id | Tel. +62-778-431931 Mobiles +6281-270-600-277 | Kirim Pertanyaan Anda Klik Di Sini !

Jasa Notaris & PPAT Wirlisman, SH

Pembuatan akta kuasa, akta hipotik, akta koperasi, akta yayasan, akta strata title, akta perubahan, akta perdamaian, akta perkumpulan, akta jual beli kapal, akta jual beli saham, akta perjanjian kredit, akta sertifikat fidusia, akta perjanjian kawin, akta pendirian perusahaan (PT), akta balik nama rusun, akta perjanjian perikatan, akta pendirian perusahaan terbuka, akta balik nama ahli waris, akta penyertifikatan kapal, akta sertifikat hipotik kapal, akta pemisahan dan pembagian, akta wasiat dan daftar pusat wasiat, akta balik nama ahli waris Tionghoa, pembuatan akta pendirian atau perubahan atau pembubaran (CV/PT/Yayasan/Koperasi), akta merger, akta akuisisi, akta pengakuan hutang dengan jaminan, akta fidusia bersama sertifikat fidusia, akta perjanjian kerja sama antarperusahaan, akta keluar masuk persero (pemasukan atau pengeluaran persero), akta kuasa memasang hipotik kapal dan pesawat terbang, akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), akta yang mengesahkan salinan atau dokumen benar dibuat dan ditandatangani oleh yang berhak dalam perjanjian, pembuatan akta perjanjian utang piutang per orangan; kredit bank konvensional; kredit bank sindikasi; kredit bank syariah; kredit perusahaan pembiayaan atau multifinance, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) untuk wilayah seluruh Indonesia kecuali wilayah tertentu, akta kuasa perusahaan, akta kuasa perusahaan terbuka, akta kuasa perusahaan dalam rangka PMA atau PMDN, akta kuasa koperasi/badan usaha/instansi, akta kuasa per orangan, akta-akta perjanjian perikatan, akta perjanjian kerja sama antarperusahaan, pembuatan akta perjanjian kerja sama pembangunan, akta perjanjian Build Operation Transfers (BOT), akta perjanjian penunjukan sole agent atau kerja sama franchising, akta pendirian/perubahan koperasi primer, koperasi sekunder, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi karyawan, koperasi mahasiswa, akta pendirian/perubahan yayasan pendidikan, sosial, keagamaan, penerbitan akta perkumpulan; pendirian/perubahan partai politik, lembaga sosial, paguyuban, ikatan profesi/keagamaan/hobi, pembuatan akta pembagian hak bersama seperti akta untuk memecah sertifikat tanah/bangunan sesuai dengan banyaknya pemilik (data yuridis yang ada), akta tukar-menukar tanah/bangunan dari pemilik yang satu dengan pemilik lain, akta hibah atau pemberian tanah/bangunan semasa pemberi masih hidup, akta waris, akta pembagian hak bersama, Akta Pembebanan Hak Tanggunan (APHT), pembuatan Akta Jual Beli (AJB) tanah/bangunan, pengecekan sertifikat, roya (penghapusan keterangan kredit dalam sertifikat), balik nama sertifikat, pembuatan sertifikat/penyertifikatan tanah adat/tanah negara, pengurusan perpajakan, pengurusan perizinan Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Agama (PA), sertifikat dibalik nama ke pembeli, pemecahan sertifikat (membantu pengurusan dari sertifikat induk dipecah menjadi beberapa sertifikat pecahan sesuai dengan kebutuhan), perpanjangan sertifikat meliputi perpanjangan masa berlakunya HM/HGB/HGU/HP, pengurusan pajak, BPHTB, izin sangat khusus untuk pendirian perusahaan dalam negeri/PMA, surat domisili, SIUP/TDP/NPWP, izin khusus dari instansi terkait, dan lain-lainnya

Our website is protected by DMC Firewall!