Saturday, 16 September 2017 02:14

Batal Haji Meninggal Dunia, Bagaimana?

Written by

Pertanyaan:

Batal Haji Akibat Meninggal Dunia, Bagaimana?

Selamat sore Pak, mohon ditanyakan apabila tidak jadi berangkat haji karena alasan meninggal dunia, bagaimana prosedurnya? Terima kasih.
Pengirim: +628137263xxxx

Jawaban:

Ahli Waris Menyerahkan Akta Kematian

Terima kasih atas pertanyaan Anda. Penyelenggaraan ibadah haji merupakan rangkaian kegiatan yang beragam karena melibatkan banyak pihak dan orang. Di dalamnya mengelola banyak dana dan dilaksanakan di dalam negeri dan Arab Saudi. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan ibadah haji diperlukan kerja sama yang erat, koordinasi yang dekat, penanganan yang cermat, dan dukungan sumber daya manusia yang andal dan amanah.

Seluruh kegiatan penyelenggaraan ibadah haji mengacu ketentuan yang diatur Undang-undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Ini sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) pengganti UU Nomor 2 tahun 2009. Prinsip-prinsip penyelenggaraan ibadah haji mengedepankan kepentingan jemaah, memberikan rasa keadilan dan kepastian, efisiensi dan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas, profesionalitas dan nirlaba.

Penyelenggaraan ibadah haji Indonesia dibagi dalam dua kategori. Pertama haji reguler yang sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah dan kedua haji khusus yang dilaksanakan oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PPIK) yang telah mendapat izin dari Menteri Agama. Mengenai calon jemaah haji yang membatalkan pendaftarannya, Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH)-nya dikembalikan melalui rekening di BPS-BPIH tempat setor semula.

Untuk setoran awal BPIH-nya dikembalikan secara penuh. Sedangkan untuk untuk setoran lunas dikenakan biaya administrasi sebesar satu persen. Selanjutnya permohonan pengajuan pengembalian Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) jemaah calon haji yang batal diajukan melalui Kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota tempat domisili dengan melampirkan persyaratan seperti;

  1. Bukti setoran BPIH asli lembar pertama dan keempat
  2. Surat Pernyataan Batal dari calon jemaah haji bermaterai Rp6.000,00
  3. Surat kuasa bermaterai Rp6.000,00 dari calon jemaah haji yang bersangkutan dan diketahui Lurah atau Kepala Desa setempat apabila pengambilan dikuasakan kepada orang lain
  4. Salinan surat kematian dan surat keterangan ahli waris bagi yang batal karena meninggal dunia
  5. Penyelesaian proses pembatalan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, dan Bank Penerima Setoran BPIH
Read 278 times
Wirlisman, SH Notaris & PPAT

Komplek Jaya Putra Blok B/5 Jalan Raja Ali Haji, Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepri, Indonesia, 29453 | Website: www.notarisppat.co.id Email: info[at]notarisppat.co.id | Tel. +62-778-431931 Mobiles +6281-270-600-277 | Kirim Pertanyaan Anda Klik Di Sini !

Jasa Notaris & PPAT Wirlisman, SH

Pembuatan akta kuasa, akta hipotik, akta koperasi, akta yayasan, akta strata title, akta perubahan, akta perdamaian, akta perkumpulan, akta jual beli kapal, akta jual beli saham, akta perjanjian kredit, akta sertifikat fidusia, akta perjanjian kawin, akta pendirian perusahaan (PT), akta balik nama rusun, akta perjanjian perikatan, akta pendirian perusahaan terbuka, akta balik nama ahli waris, akta penyertifikatan kapal, akta sertifikat hipotik kapal, akta pemisahan dan pembagian, akta wasiat dan daftar pusat wasiat, akta balik nama ahli waris Tionghoa, pembuatan akta pendirian atau perubahan atau pembubaran (CV/PT/Yayasan/Koperasi), akta merger, akta akuisisi, akta pengakuan hutang dengan jaminan, akta fidusia bersama sertifikat fidusia, akta perjanjian kerja sama antarperusahaan, akta keluar masuk persero (pemasukan atau pengeluaran persero), akta kuasa memasang hipotik kapal dan pesawat terbang, akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), akta yang mengesahkan salinan atau dokumen benar dibuat dan ditandatangani oleh yang berhak dalam perjanjian, pembuatan akta perjanjian utang piutang per orangan; kredit bank konvensional; kredit bank sindikasi; kredit bank syariah; kredit perusahaan pembiayaan atau multifinance, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) untuk wilayah seluruh Indonesia kecuali wilayah tertentu, akta kuasa perusahaan, akta kuasa perusahaan terbuka, akta kuasa perusahaan dalam rangka PMA atau PMDN, akta kuasa koperasi/badan usaha/instansi, akta kuasa per orangan, akta-akta perjanjian perikatan, akta perjanjian kerja sama antarperusahaan, pembuatan akta perjanjian kerja sama pembangunan, akta perjanjian Build Operation Transfers (BOT), akta perjanjian penunjukan sole agent atau kerja sama franchising, akta pendirian/perubahan koperasi primer, koperasi sekunder, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi karyawan, koperasi mahasiswa, akta pendirian/perubahan yayasan pendidikan, sosial, keagamaan, penerbitan akta perkumpulan; pendirian/perubahan partai politik, lembaga sosial, paguyuban, ikatan profesi/keagamaan/hobi, pembuatan akta pembagian hak bersama seperti akta untuk memecah sertifikat tanah/bangunan sesuai dengan banyaknya pemilik (data yuridis yang ada), akta tukar-menukar tanah/bangunan dari pemilik yang satu dengan pemilik lain, akta hibah atau pemberian tanah/bangunan semasa pemberi masih hidup, akta waris, akta pembagian hak bersama, Akta Pembebanan Hak Tanggunan (APHT), pembuatan Akta Jual Beli (AJB) tanah/bangunan, pengecekan sertifikat, roya (penghapusan keterangan kredit dalam sertifikat), balik nama sertifikat, pembuatan sertifikat/penyertifikatan tanah adat/tanah negara, pengurusan perpajakan, pengurusan perizinan Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Agama (PA), sertifikat dibalik nama ke pembeli, pemecahan sertifikat (membantu pengurusan dari sertifikat induk dipecah menjadi beberapa sertifikat pecahan sesuai dengan kebutuhan), perpanjangan sertifikat meliputi perpanjangan masa berlakunya HM/HGB/HGU/HP, pengurusan pajak, BPHTB, izin sangat khusus untuk pendirian perusahaan dalam negeri/PMA, surat domisili, SIUP/TDP/NPWP, izin khusus dari instansi terkait, dan lain-lainnya

DMC Firewall is a Joomla Security extension!