Monday, 18 September 2017 23:19

Cara Menggugat Cerai dari Luar Negeri

Written by

Pertanyaan:

Cara Menggugat Cerai dari Luar Negeri

Selamat pagi Pak/Bu, saya seorang wanita yang sudah pisah dengan suami selama bertahun-tahun. Suami meninggalkan anak-anak dan keluarga tanpa memberi nafkah. Saat ini saya merantau di Malaysia dan berniat melakukan cerai. Yang ingin saya tanyakan, apakah cerai bisa dilakukan meski saya berada di luar negeri dan syarat-syarat apa saja yang harus saya siapkan jika saya melakukan cerai tanpa kehadiran suami?
Pengirim: +62778704xxxx

Jawaban:

Gugatan Diwakilkan Melalui Pengacara

Terima kasih atas pertanyaan Anda. Proses perceraian diatur pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagaimana mestinya.

Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. Kemudian alasan-alasan perceraian sendiri diatur pada pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 (PP No.9/1975). Mekanismenya bahwa perceraian dapat terjadi karena beragam alasan. Misalnya salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi, dan lainnya yang sulit disembuhkan.

Salah satu pihak (suami/istri) meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Selain itu, salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, dan salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.

Tidak hanya itu, perceraian dapat terjadi jika salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Penyebab gugatan cerai selain itu adalah pertikaian antara suami dengan istri secara terus-menerus dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun dalam membangun keharmonisan rumah tangga pada masa yang akan datang.

Melihat kasus Anda yang hidup terpisah tanpa kabar dari suami atau istri, maka alasan perceraian bisa dilakukan atas dasar pasal 19 huruf b PP No.9/1975, yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Untuk perceraian dengan alasan pasal 19 huruf b. (PP No.9/1975) diatur tersendiri pada pasal 21 (PP No.9/1975), yaitu;

  1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf b, diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat
  2. Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah melampaui dua tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah
  3. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak bersedia lagi kembali ke rumah kediaman bersama

Berdasarkan pasal 21 ayat (1) PP No.9/197, suami atau istri tidak diketahui keberadaaannya, dapat mengajukan gugatan di pengadilan wilayah tempat tinggal. Mengajukan gugatan perceraian dan berada di luar negeri harus menunjuk dengan surat kuasa kepada advokat atau saudara menggunakan kuasa insidentil. Yakni domisili kuasa hukum atau yang diberi kuasa, bisa dipilih untuk domisili Anda sebagai penggugat. Demikian penjelasannya.

Read 1000 times
Wirlisman, SH Notaris & PPAT

Komplek Jaya Putra Blok B/5 Jalan Raja Ali Haji, Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepri, Indonesia, 29453 | Website: www.notarisppat.co.id Email: info[at]notarisppat.co.id | Tel. +62-778-431931 Mobiles +6281-270-600-277 | Kirim Pertanyaan Anda Klik Di Sini !

Jasa Notaris & PPAT Wirlisman, SH

Pembuatan akta kuasa, akta hipotik, akta koperasi, akta yayasan, akta strata title, akta perubahan, akta perdamaian, akta perkumpulan, akta jual beli kapal, akta jual beli saham, akta perjanjian kredit, akta sertifikat fidusia, akta perjanjian kawin, akta pendirian perusahaan (PT), akta balik nama rusun, akta perjanjian perikatan, akta pendirian perusahaan terbuka, akta balik nama ahli waris, akta penyertifikatan kapal, akta sertifikat hipotik kapal, akta pemisahan dan pembagian, akta wasiat dan daftar pusat wasiat, akta balik nama ahli waris Tionghoa, pembuatan akta pendirian atau perubahan atau pembubaran (CV/PT/Yayasan/Koperasi), akta merger, akta akuisisi, akta pengakuan hutang dengan jaminan, akta fidusia bersama sertifikat fidusia, akta perjanjian kerja sama antarperusahaan, akta keluar masuk persero (pemasukan atau pengeluaran persero), akta kuasa memasang hipotik kapal dan pesawat terbang, akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), akta yang mengesahkan salinan atau dokumen benar dibuat dan ditandatangani oleh yang berhak dalam perjanjian, pembuatan akta perjanjian utang piutang per orangan; kredit bank konvensional; kredit bank sindikasi; kredit bank syariah; kredit perusahaan pembiayaan atau multifinance, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) untuk wilayah seluruh Indonesia kecuali wilayah tertentu, akta kuasa perusahaan, akta kuasa perusahaan terbuka, akta kuasa perusahaan dalam rangka PMA atau PMDN, akta kuasa koperasi/badan usaha/instansi, akta kuasa per orangan, akta-akta perjanjian perikatan, akta perjanjian kerja sama antarperusahaan, pembuatan akta perjanjian kerja sama pembangunan, akta perjanjian Build Operation Transfers (BOT), akta perjanjian penunjukan sole agent atau kerja sama franchising, akta pendirian/perubahan koperasi primer, koperasi sekunder, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi karyawan, koperasi mahasiswa, akta pendirian/perubahan yayasan pendidikan, sosial, keagamaan, penerbitan akta perkumpulan; pendirian/perubahan partai politik, lembaga sosial, paguyuban, ikatan profesi/keagamaan/hobi, pembuatan akta pembagian hak bersama seperti akta untuk memecah sertifikat tanah/bangunan sesuai dengan banyaknya pemilik (data yuridis yang ada), akta tukar-menukar tanah/bangunan dari pemilik yang satu dengan pemilik lain, akta hibah atau pemberian tanah/bangunan semasa pemberi masih hidup, akta waris, akta pembagian hak bersama, Akta Pembebanan Hak Tanggunan (APHT), pembuatan Akta Jual Beli (AJB) tanah/bangunan, pengecekan sertifikat, roya (penghapusan keterangan kredit dalam sertifikat), balik nama sertifikat, pembuatan sertifikat/penyertifikatan tanah adat/tanah negara, pengurusan perpajakan, pengurusan perizinan Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Agama (PA), sertifikat dibalik nama ke pembeli, pemecahan sertifikat (membantu pengurusan dari sertifikat induk dipecah menjadi beberapa sertifikat pecahan sesuai dengan kebutuhan), perpanjangan sertifikat meliputi perpanjangan masa berlakunya HM/HGB/HGU/HP, pengurusan pajak, BPHTB, izin sangat khusus untuk pendirian perusahaan dalam negeri/PMA, surat domisili, SIUP/TDP/NPWP, izin khusus dari instansi terkait, dan lain-lainnya

DMC Firewall is a Joomla Security extension!