Saturday, 16 September 2017 02:29

Gugat Cerai, Paksa Mahar Dikembalikan

Written by

Pertanyaan:

Gugat Cerai, Paksa Mahar Dikembalikan

Selamat sore, apakah dibenarkan jika suami menceraikan istrinya seluruh barang dan harta yang diberikan istri diminta kembali? Termasuk meminta mengembalikan barang atau perhiasan yang diberikan sebelum nikah? Begitu juga dengan mahar perkawinan? Mohon penjelasannya?
Pengirim: +628192737xxxx

Jawaban:

Mahar Dikembalikan Sesuai Permintaan

Terima kasih atas pertanyaan Anda. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 menyebutkan mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Wujudnya berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kemudian mahar bukanlah harta bersama karena mahar diberikan sebelum sahnya ikatan perkawinan.

Mahar juga dipahami sebagai sesuatu yang diberikan dan diucapkan pada saat dilangsungkannya ijab qabul antara calon mempelai pria dengan wali nikah calon mempelai wanita. Sedangkan, harta bersama didapatkan oleh suami atau istri selama dalam ikatan perkawinan. Dengan demikian mahar yang sudah diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita seketika itu menjadi milik pribadi calon mempelai wanita.

Bagaimana apabila terjadi perceraian karena hal-hal yang sudah tidak bisa dirundingkan? Jika yang meminta cerai adalah pihak suami (thalak) maka istri tidak berkewajiban untuk mengembalikan mahar tersebut. Namun apabila pihak istri yang meminta cerai (khulu’) maka dia (istri) wajib mengembalikan pemberian suami tersebut. Sehingga jika suami yang meminta cerai, istri tidak berkewajiban untuk mengembalikan maharnya.

Walau demikian, tidak wajibnya istri mengembalikan mahar bukan berarti mahar tidak bisa diminta untuk dikembalikan. Artinya, suami bisa meminta mahar dikembalikan akan tetapi istri tidak wajib mengembalikannya. Untuk penyelesaian yang adil, pengadilan yang akan menetapkan apakah mahar tersebut dikembalikan atau tidak. Untuk barang, perhiasan, dll yang diberikan sebelum perkawinan bukan merupakan harta bersama. Demikian penjelasannya.

Read 828 times
Wirlisman, SH Notaris & PPAT

Komplek Jaya Putra Blok B/5 Jalan Raja Ali Haji, Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepri, Indonesia, 29453 | Website: www.notarisppat.co.id Email: info[at]notarisppat.co.id | Tel. +62-778-431931 Mobiles +6281-270-600-277 | Kirim Pertanyaan Anda Klik Di Sini !

Jasa Notaris & PPAT Wirlisman, SH

Pembuatan akta kuasa, akta hipotik, akta koperasi, akta yayasan, akta strata title, akta perubahan, akta perdamaian, akta perkumpulan, akta jual beli kapal, akta jual beli saham, akta perjanjian kredit, akta sertifikat fidusia, akta perjanjian kawin, akta pendirian perusahaan (PT), akta balik nama rusun, akta perjanjian perikatan, akta pendirian perusahaan terbuka, akta balik nama ahli waris, akta penyertifikatan kapal, akta sertifikat hipotik kapal, akta pemisahan dan pembagian, akta wasiat dan daftar pusat wasiat, akta balik nama ahli waris Tionghoa, pembuatan akta pendirian atau perubahan atau pembubaran (CV/PT/Yayasan/Koperasi), akta merger, akta akuisisi, akta pengakuan hutang dengan jaminan, akta fidusia bersama sertifikat fidusia, akta perjanjian kerja sama antarperusahaan, akta keluar masuk persero (pemasukan atau pengeluaran persero), akta kuasa memasang hipotik kapal dan pesawat terbang, akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), akta yang mengesahkan salinan atau dokumen benar dibuat dan ditandatangani oleh yang berhak dalam perjanjian, pembuatan akta perjanjian utang piutang per orangan; kredit bank konvensional; kredit bank sindikasi; kredit bank syariah; kredit perusahaan pembiayaan atau multifinance, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) untuk wilayah seluruh Indonesia kecuali wilayah tertentu, akta kuasa perusahaan, akta kuasa perusahaan terbuka, akta kuasa perusahaan dalam rangka PMA atau PMDN, akta kuasa koperasi/badan usaha/instansi, akta kuasa per orangan, akta-akta perjanjian perikatan, akta perjanjian kerja sama antarperusahaan, pembuatan akta perjanjian kerja sama pembangunan, akta perjanjian Build Operation Transfers (BOT), akta perjanjian penunjukan sole agent atau kerja sama franchising, akta pendirian/perubahan koperasi primer, koperasi sekunder, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi karyawan, koperasi mahasiswa, akta pendirian/perubahan yayasan pendidikan, sosial, keagamaan, penerbitan akta perkumpulan; pendirian/perubahan partai politik, lembaga sosial, paguyuban, ikatan profesi/keagamaan/hobi, pembuatan akta pembagian hak bersama seperti akta untuk memecah sertifikat tanah/bangunan sesuai dengan banyaknya pemilik (data yuridis yang ada), akta tukar-menukar tanah/bangunan dari pemilik yang satu dengan pemilik lain, akta hibah atau pemberian tanah/bangunan semasa pemberi masih hidup, akta waris, akta pembagian hak bersama, Akta Pembebanan Hak Tanggunan (APHT), pembuatan Akta Jual Beli (AJB) tanah/bangunan, pengecekan sertifikat, roya (penghapusan keterangan kredit dalam sertifikat), balik nama sertifikat, pembuatan sertifikat/penyertifikatan tanah adat/tanah negara, pengurusan perpajakan, pengurusan perizinan Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Agama (PA), sertifikat dibalik nama ke pembeli, pemecahan sertifikat (membantu pengurusan dari sertifikat induk dipecah menjadi beberapa sertifikat pecahan sesuai dengan kebutuhan), perpanjangan sertifikat meliputi perpanjangan masa berlakunya HM/HGB/HGU/HP, pengurusan pajak, BPHTB, izin sangat khusus untuk pendirian perusahaan dalam negeri/PMA, surat domisili, SIUP/TDP/NPWP, izin khusus dari instansi terkait, dan lain-lainnya

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd