Thursday, 21 September 2017 01:42

Prosedur Alih Fungsi Tanah Wakaf

Written by

Pertanyaan:
 
Prosedur Alih Fungsi Tanah Wakaf
 
Selamat siang, seringkali saya merasa ragu atas tanah yang diberikan kepada yayasan kami, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana status kepemilikan harta wakaf? Apakah selamanya jadi hak milik atau boleh dialihfungsikan kegunaannya?
Pengirim: +628137251xxxx

Jawaban:
 
Alih Fungsi Harus Ikut Perundangan
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda. Wakaf merupakan salah satu aktifitas ibadah yang memiliki fungsi ekonomi dan sosial dalam tatanan kehidupan masyarakat muslim. Seperti halnya zakat, infak, dan sedekah. Satu di antara banyak fungsinya adalah untuk menciptakan kesejahteraan untuk masyarakat umum. Wakaf pertama kali terjadi pada masa Nabi Muhammad ketika beliau sampai di Kota Madinah.
 
Ketika itu, rasul mendapat sebidang tanah dari kaum Anshar dan di atas tanah itulah didirikan masjid yang bernama Masjid Quba. Selanjutnya aktifitas wakaf tetap dilakukan hingga sekarang untuk syariat Islam agar tercipta kemaslahatan umum dan mengentaskan kemiskinan. Di Indonesia, wakaf mendapat perhatian yang sangat besar dari Pemerintah Repub;ik Indonesia.
 
Sehingga dibentuk PP Nomor 28 Tahun 1977, Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978, Keputusan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1977, dan dalam KHI (Komplikasi Hukum Islam), pada buku III serta UU Nomor 41 Tahun 2004. Dalam kitab fiqih klasik menyebutkan bahwa harta yang telah diwakafkan tidak boleh dijual, minta dijualkan, diwariskan, dan dihibahkan.
 
Dengan kata lain wakaf tidak boleh dialihfungsikan sehingga menyalahi ikrar wakaf itu sendiri. Namun seiring dengan perkembangan zaman, harta wakaf terkadang tidak efektif sesuai dengan tujuannya. Ini disebabkan banyak hal, misalnya letak harta wakaf yang tidak strategis atau ikrar harta wakaf yang tidak sesuai dengan tata ruang kota atau berbagai alasan lainnya.
 
Jika didapati kondisi seperti ini, menurut hemat kami, acuan definisi harta wakaf pada UU Nomor 41 tahun 2004 sudah jelas. Harta wakaf adalah perbuatan wakif (orang yang berwakaf) untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingan atau keperluan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai syariat.
 
Pada praktik Komplikasi Hukum Islam (KHI) dan Inpres Nomor 1 tahun 1999 ayat 1 pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada dimaksud dalam ikrar wakaf. Ayat kedua, penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari kepala Kantor Urusan Agama (KUA), ulama kecamatan, dan camat setempat.
 
Pengalihfungsian harta wakaf dapat berlaku secara tetap, selamanya, atau besifat sementara. Kemudian dalam pengalihfungsian harta wakaf harus dengan mekanisme dan persyaratan yang sangat ketat. Sebab harta wakaf yang tidak sesuai dengan ikrar wakaf dan pengalihfungsian yang menyalahi perundangan akan berdampak tidak baik. Namun jika pengelolaannya benar akan mendatangkan maslahat yang lebih besar untuk umat.

Read 1065 times
Wirlisman, SH Notaris & PPAT

Komplek Jaya Putra Blok B/5 Jalan Raja Ali Haji, Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepri, Indonesia, 29453 | Website: www.notarisppat.co.id Email: info[at]notarisppat.co.id | Tel. +62-778-431931 Mobiles +6281-270-600-277 | Kirim Pertanyaan Anda Klik Di Sini !

Jasa Notaris & PPAT Wirlisman, SH

Pembuatan akta kuasa, akta hipotik, akta koperasi, akta yayasan, akta strata title, akta perubahan, akta perdamaian, akta perkumpulan, akta jual beli kapal, akta jual beli saham, akta perjanjian kredit, akta sertifikat fidusia, akta perjanjian kawin, akta pendirian perusahaan (PT), akta balik nama rusun, akta perjanjian perikatan, akta pendirian perusahaan terbuka, akta balik nama ahli waris, akta penyertifikatan kapal, akta sertifikat hipotik kapal, akta pemisahan dan pembagian, akta wasiat dan daftar pusat wasiat, akta balik nama ahli waris Tionghoa, pembuatan akta pendirian atau perubahan atau pembubaran (CV/PT/Yayasan/Koperasi), akta merger, akta akuisisi, akta pengakuan hutang dengan jaminan, akta fidusia bersama sertifikat fidusia, akta perjanjian kerja sama antarperusahaan, akta keluar masuk persero (pemasukan atau pengeluaran persero), akta kuasa memasang hipotik kapal dan pesawat terbang, akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), akta yang mengesahkan salinan atau dokumen benar dibuat dan ditandatangani oleh yang berhak dalam perjanjian, pembuatan akta perjanjian utang piutang per orangan; kredit bank konvensional; kredit bank sindikasi; kredit bank syariah; kredit perusahaan pembiayaan atau multifinance, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) untuk wilayah seluruh Indonesia kecuali wilayah tertentu, akta kuasa perusahaan, akta kuasa perusahaan terbuka, akta kuasa perusahaan dalam rangka PMA atau PMDN, akta kuasa koperasi/badan usaha/instansi, akta kuasa per orangan, akta-akta perjanjian perikatan, akta perjanjian kerja sama antarperusahaan, pembuatan akta perjanjian kerja sama pembangunan, akta perjanjian Build Operation Transfers (BOT), akta perjanjian penunjukan sole agent atau kerja sama franchising, akta pendirian/perubahan koperasi primer, koperasi sekunder, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi karyawan, koperasi mahasiswa, akta pendirian/perubahan yayasan pendidikan, sosial, keagamaan, penerbitan akta perkumpulan; pendirian/perubahan partai politik, lembaga sosial, paguyuban, ikatan profesi/keagamaan/hobi, pembuatan akta pembagian hak bersama seperti akta untuk memecah sertifikat tanah/bangunan sesuai dengan banyaknya pemilik (data yuridis yang ada), akta tukar-menukar tanah/bangunan dari pemilik yang satu dengan pemilik lain, akta hibah atau pemberian tanah/bangunan semasa pemberi masih hidup, akta waris, akta pembagian hak bersama, Akta Pembebanan Hak Tanggunan (APHT), pembuatan Akta Jual Beli (AJB) tanah/bangunan, pengecekan sertifikat, roya (penghapusan keterangan kredit dalam sertifikat), balik nama sertifikat, pembuatan sertifikat/penyertifikatan tanah adat/tanah negara, pengurusan perpajakan, pengurusan perizinan Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Agama (PA), sertifikat dibalik nama ke pembeli, pemecahan sertifikat (membantu pengurusan dari sertifikat induk dipecah menjadi beberapa sertifikat pecahan sesuai dengan kebutuhan), perpanjangan sertifikat meliputi perpanjangan masa berlakunya HM/HGB/HGU/HP, pengurusan pajak, BPHTB, izin sangat khusus untuk pendirian perusahaan dalam negeri/PMA, surat domisili, SIUP/TDP/NPWP, izin khusus dari instansi terkait, dan lain-lainnya

Our website is protected by DMC Firewall!