Saturday, 30 September 2017 01:30

Bagaimana Ubah Status Warga Negara?

Written by

Pertanyaan:  
 
Bagaimana Ubah Status Warga Negara?
 
Selamat malam Pak, bagaimana jika ingin mengubah status kewarganegaraan. Saya masih SMA dan memiliki dwi kewarganegaraan. Apakah bisa mengajukan paspor Indonesia saja?
Pengirim: +628136576xxxx

Jawaban:
 
Anda Tinggal Pilih Salah Satu Saja
 
Terima kasih atas pertanyaan yang diajukan. Menurut pendapat kami, sebagaimana diatur dalam pasal 23 huruf h UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU Kewarganegaraan). Warga Negara Indonesia (WNI) akan kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan memiliki paspor atau surat bersifat paspor dari negara asing dan masih berlaku di negara penerbitnya.
 
Indonesia menganut asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda hanya bagi anak-anak yang sesuai dengan ketentuan UU Kewarganegaraan. Ketentuan Pasal 6 ayat 1 UU Kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran yang belum berusia 18 tahun memiliki kewarganegaraan ganda terbatas. Saat usia anak 18 tahun, dia harus memilih salah satu kewarganegaraannya.
 
Intinya, UU Kewarganegaraan ini tidak mengizinkan WNI memiliki kewarganegaraan ganda. Selama Anda masih memegang paspor asing, maka Anda tidak bisa mengajukan permohonan paspor Indonesia. Ada beberapa persyaratan khusus yang mengatur Warga Negara Asing (WNA) apabila ingin mengajukan (menggugurkan) status kewarganegaraannya, di antaranya;

  1. Sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin
  2. Pada waktu mengajukan permohonan, sudah bertempat tinggal di wilayah NKRI paling singkat selama lima tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut
  3. Bisa berbahasa Indonesia, mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  4. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara satu tahun atau lebih
  5. Jika memeroleh kewarganegaraan RI tidak menjadi berkewarganegaraan ganda
  6. Memiliki pekerjaan atau berpenghasilan tetap, sehat jasmani dan rohani

Menurut kami, berdasarkan pasal 9 huruf f UU Kewarganegaraan, apabila Anda ingin memeroleh kewarganegaraan Indonesia, maka salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah melepaskan kewarganegaraan salah satu. Adapun pokok-pokok syarat permohonan status kewarganegaraan yang lain mengacu kepada UU Kewarganegaraan yang berlaku. Demikian penjelasannya.

Read 170 times
Wirlisman, SH Notaris & PPAT

Komplek Jaya Putra Blok B/5 Jalan Raja Ali Haji, Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepri, Indonesia, 29453 | Website: www.notarisppat.co.id Email: info[at]notarisppat.co.id | Tel. +62-778-431931 Mobiles +6281-270-600-277 | Kirim Pertanyaan Anda Klik Di Sini !

Jasa Notaris & PPAT Wirlisman, SH

Pembuatan akta kuasa, akta hipotik, akta koperasi, akta yayasan, akta strata title, akta perubahan, akta perdamaian, akta perkumpulan, akta jual beli kapal, akta jual beli saham, akta perjanjian kredit, akta sertifikat fidusia, akta perjanjian kawin, akta pendirian perusahaan (PT), akta balik nama rusun, akta perjanjian perikatan, akta pendirian perusahaan terbuka, akta balik nama ahli waris, akta penyertifikatan kapal, akta sertifikat hipotik kapal, akta pemisahan dan pembagian, akta wasiat dan daftar pusat wasiat, akta balik nama ahli waris Tionghoa, pembuatan akta pendirian atau perubahan atau pembubaran (CV/PT/Yayasan/Koperasi), akta merger, akta akuisisi, akta pengakuan hutang dengan jaminan, akta fidusia bersama sertifikat fidusia, akta perjanjian kerja sama antarperusahaan, akta keluar masuk persero (pemasukan atau pengeluaran persero), akta kuasa memasang hipotik kapal dan pesawat terbang, akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), akta yang mengesahkan salinan atau dokumen benar dibuat dan ditandatangani oleh yang berhak dalam perjanjian, pembuatan akta perjanjian utang piutang per orangan; kredit bank konvensional; kredit bank sindikasi; kredit bank syariah; kredit perusahaan pembiayaan atau multifinance, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) untuk wilayah seluruh Indonesia kecuali wilayah tertentu, akta kuasa perusahaan, akta kuasa perusahaan terbuka, akta kuasa perusahaan dalam rangka PMA atau PMDN, akta kuasa koperasi/badan usaha/instansi, akta kuasa per orangan, akta-akta perjanjian perikatan, akta perjanjian kerja sama antarperusahaan, pembuatan akta perjanjian kerja sama pembangunan, akta perjanjian Build Operation Transfers (BOT), akta perjanjian penunjukan sole agent atau kerja sama franchising, akta pendirian/perubahan koperasi primer, koperasi sekunder, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi karyawan, koperasi mahasiswa, akta pendirian/perubahan yayasan pendidikan, sosial, keagamaan, penerbitan akta perkumpulan; pendirian/perubahan partai politik, lembaga sosial, paguyuban, ikatan profesi/keagamaan/hobi, pembuatan akta pembagian hak bersama seperti akta untuk memecah sertifikat tanah/bangunan sesuai dengan banyaknya pemilik (data yuridis yang ada), akta tukar-menukar tanah/bangunan dari pemilik yang satu dengan pemilik lain, akta hibah atau pemberian tanah/bangunan semasa pemberi masih hidup, akta waris, akta pembagian hak bersama, Akta Pembebanan Hak Tanggunan (APHT), pembuatan Akta Jual Beli (AJB) tanah/bangunan, pengecekan sertifikat, roya (penghapusan keterangan kredit dalam sertifikat), balik nama sertifikat, pembuatan sertifikat/penyertifikatan tanah adat/tanah negara, pengurusan perpajakan, pengurusan perizinan Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Agama (PA), sertifikat dibalik nama ke pembeli, pemecahan sertifikat (membantu pengurusan dari sertifikat induk dipecah menjadi beberapa sertifikat pecahan sesuai dengan kebutuhan), perpanjangan sertifikat meliputi perpanjangan masa berlakunya HM/HGB/HGU/HP, pengurusan pajak, BPHTB, izin sangat khusus untuk pendirian perusahaan dalam negeri/PMA, surat domisili, SIUP/TDP/NPWP, izin khusus dari instansi terkait, dan lain-lainnya

Our website is protected by DMC Firewall!