Wednesday, 17 January 2018 20:35

Pak, Lapor Ada Travel Umrah Bodong

Written by

Pertanyaan:
 
Pak, Lapor Ada Travel Umrah Bodong
 
Selamat malam Notaris/PPAT Batam, apakah diperbolehkan melaporkan biro travel atau agen umrah yang tidak memiliki izin dari Kementerian Agama RI? Bagaimana mekanisme melaporkannya? Terima kasih.
Pengirim: +628566828xxxx

Jawaban:
 
Tidak Punya Izin Silakan Lapor Polisi
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda. Terbitnya surat edaran dari Direktur Jenderal Kementerian Agama RI nomor DJ.VII/HJ.00/05/2015 disambut lega sejumlah pengusaha biro travel wisata di Batam Kepulauan Riau. Khususnya biro perjalanan wisata yang menyelenggarakan perjalanan ibadah haji dan umrah. Baik untuk pemberangkatan atau pemulangan melalui Kota Batam.
 
Dalam surat edaran yang bersifat sangat penting itu, pertumbuhan ekonomi sektor wisata religi di Batam dipastikan terjamin lagi. Alasannya, selama hampir lima tahun terakhir, para pengusaha travel haji dan umrah berizin “dinakali” mereka yang tidak memiliki izin. Sehingga kualitas dan pelayanan umrah tidak sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku di wilayah NKRI.
 
Terbitnya surat edaran ini karena biro tidak berizin sangat mengganggu kondusifitas dan kenyamanan. Kami sampaikan bahwa terbitnya surat edaran ini atas laporan dan informasi dari masyarakat atau media terhadap permasalahan jemaah umrah yang sering terjadi dan jumlahnya sangat mencenangkan. Ada biro penyelenggara umrah yang tidak memiliki izin operasional mengaku-aku sebagai Panitia Penyelenggara Ibadah Umrah (PPIU).
 
Di lapangan, penyelenggara menawarkan biaya umrah dengan harga murah, sistem berantai, waktu pemberangkatan lama dan tidak memperhatikan pelayanan atau kenyamanan serta keamanan jemaah. Tidak memiliki izin sebagai penyelenggara umrah melanggar pasal 43 ayat (2) dan pasal 63 ayat (2) UU Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan diancam pidana serta denda.
 
Kami sudah menerbitkan surat edaran ini dan mengimbau seluruh Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakanwil Kanmenag) setiap provinsi untuk mendata dan melaporkan kepada pihak kepolisian terhadap para penyelenggara umrah yang tidak memiliki izin sebagai PPIU. Masing-masing Kakanwil wajib menertibkan dan membina PPIU yang mendirikan cabang perjalanan ibadah umrah.
 
Selain itu, kami berharap kepada masyarakat agar mendaftar dan berangkat umrah atau haji melalui penyelenggara umrah yang resmi atau memiliki izin. Jika Anda ingin berangkat umrah atau memberangkatkan orangtua atau saudara, sebelum membayar diwajibkan menanyakan izin biro umrah yang bersangkutan. Jika terbukti tidak memiliki izin, silakan lapor ke KUA, Kementerian Agama, atau Polsek di wilayah masing-masing. Demikian penjelasannya.

Read 127 times
Wirlisman, SH Notaris & PPAT

Komplek Jaya Putra Blok B/5 Jalan Raja Ali Haji, Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepri, Indonesia, 29453 | Website: www.notarisppat.co.id Email: info[at]notarisppat.co.id | Tel. +62-778-431931 Mobiles +6281-270-600-277 | Kirim Pertanyaan Anda Klik Di Sini !

Jasa Notaris & PPAT Wirlisman, SH

Pembuatan akta kuasa, akta hipotik, akta koperasi, akta yayasan, akta strata title, akta perubahan, akta perdamaian, akta perkumpulan, akta jual beli kapal, akta jual beli saham, akta perjanjian kredit, akta sertifikat fidusia, akta perjanjian kawin, akta pendirian perusahaan (PT), akta balik nama rusun, akta perjanjian perikatan, akta pendirian perusahaan terbuka, akta balik nama ahli waris, akta penyertifikatan kapal, akta sertifikat hipotik kapal, akta pemisahan dan pembagian, akta wasiat dan daftar pusat wasiat, akta balik nama ahli waris Tionghoa, pembuatan akta pendirian atau perubahan atau pembubaran (CV/PT/Yayasan/Koperasi), akta merger, akta akuisisi, akta pengakuan hutang dengan jaminan, akta fidusia bersama sertifikat fidusia, akta perjanjian kerja sama antarperusahaan, akta keluar masuk persero (pemasukan atau pengeluaran persero), akta kuasa memasang hipotik kapal dan pesawat terbang, akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), akta yang mengesahkan salinan atau dokumen benar dibuat dan ditandatangani oleh yang berhak dalam perjanjian, pembuatan akta perjanjian utang piutang per orangan; kredit bank konvensional; kredit bank sindikasi; kredit bank syariah; kredit perusahaan pembiayaan atau multifinance, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) untuk wilayah seluruh Indonesia kecuali wilayah tertentu, akta kuasa perusahaan, akta kuasa perusahaan terbuka, akta kuasa perusahaan dalam rangka PMA atau PMDN, akta kuasa koperasi/badan usaha/instansi, akta kuasa per orangan, akta-akta perjanjian perikatan, akta perjanjian kerja sama antarperusahaan, pembuatan akta perjanjian kerja sama pembangunan, akta perjanjian Build Operation Transfers (BOT), akta perjanjian penunjukan sole agent atau kerja sama franchising, akta pendirian/perubahan koperasi primer, koperasi sekunder, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi karyawan, koperasi mahasiswa, akta pendirian/perubahan yayasan pendidikan, sosial, keagamaan, penerbitan akta perkumpulan; pendirian/perubahan partai politik, lembaga sosial, paguyuban, ikatan profesi/keagamaan/hobi, pembuatan akta pembagian hak bersama seperti akta untuk memecah sertifikat tanah/bangunan sesuai dengan banyaknya pemilik (data yuridis yang ada), akta tukar-menukar tanah/bangunan dari pemilik yang satu dengan pemilik lain, akta hibah atau pemberian tanah/bangunan semasa pemberi masih hidup, akta waris, akta pembagian hak bersama, Akta Pembebanan Hak Tanggunan (APHT), pembuatan Akta Jual Beli (AJB) tanah/bangunan, pengecekan sertifikat, roya (penghapusan keterangan kredit dalam sertifikat), balik nama sertifikat, pembuatan sertifikat/penyertifikatan tanah adat/tanah negara, pengurusan perpajakan, pengurusan perizinan Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Agama (PA), sertifikat dibalik nama ke pembeli, pemecahan sertifikat (membantu pengurusan dari sertifikat induk dipecah menjadi beberapa sertifikat pecahan sesuai dengan kebutuhan), perpanjangan sertifikat meliputi perpanjangan masa berlakunya HM/HGB/HGU/HP, pengurusan pajak, BPHTB, izin sangat khusus untuk pendirian perusahaan dalam negeri/PMA, surat domisili, SIUP/TDP/NPWP, izin khusus dari instansi terkait, dan lain-lainnya

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd