Monday, 16 October 2017 08:32

Pembantu Rumah Tangga Tuntut Gaji UMK

Written by

Pertanyaan:

Pembantu Rumah Tangga Tuntut Gaji UMK

Selamat pagi Pak, adakah landasan hukum mengenai pembantu yang pergi karena menuntut gaji diberikan setara UMK? Pembantu di rumah tak mau kerja kalau gajinya tidak standar UMK, mohon pencerahannya?
Pengirim: +628136420xxxx

Jawaban:

Belum Terbit Aturan Penggajian Pembantu

Terima kasih atas pertanyaan Anda. Penggajian Pembantu Rumah Tangga (PRT) saat ini belum ada ketentuan undang-undang yang mengaturnya. Sistematika PRT tidak bisa disamakan dengan karyawan atau buruh yang bekerja pada sektor-sektor tertentu. PRT tidak masuk dalam peraturan UU Ketenagakerjaan yang mengatur secara rinci pasal demi pasal. Oleh sebab itu, standarisasi gaji PRT belum bisa disamakan dengan gaji para karyawan (pegawai) perusahaan atau instansi.

Meski demikian, pemerintah menyatakan komitmennya di dunia internasional akan mendukung dan mengadopsi konvensi Internasional Labour Organization (ILO) tentang kerja layak bagi PRT. Untuk menghindari kecemburuan sosial, diharapkan kesadaran dan kebijakan para majikan PRT. Pertama, setiap majikan sedapat-dapatnya berlaku adil dan tidak semena-mena kepada PRT. Baik dari instruksi memberikan kerja, menyuruh, atau yang berkaitan dengan perintah pekerjaannya.

Kedua, sebisa mungkin majikan memberikan upah atau fasilitas yang layak yang dapat menciptakan rasa keadilan dan membuat rasa nyaman kepada mereka tanpa harus membedakan status sosialnya. Adapun mengenai pembayaran gaji disesuaikan dengan perjanjian atau kesepakatan awal. Jika pembantu pergi tanpa pamit, berikan nasihat dan saran yang bijaksana agar dia bersedia kembali. Demikian penjelasannya.

Read 163 times
Wirlisman, SH Notaris & PPAT

Komplek Jaya Putra Blok B/5 Jalan Raja Ali Haji, Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepri, Indonesia, 29453 | Website: www.notarisppat.co.id Email: info[at]notarisppat.co.id | Tel. +62-778-431931 Mobiles +6281-270-600-277 | Kirim Pertanyaan Anda Klik Di Sini !

Jasa Notaris & PPAT Wirlisman, SH

Pembuatan akta kuasa, akta hipotik, akta koperasi, akta yayasan, akta strata title, akta perubahan, akta perdamaian, akta perkumpulan, akta jual beli kapal, akta jual beli saham, akta perjanjian kredit, akta sertifikat fidusia, akta perjanjian kawin, akta pendirian perusahaan (PT), akta balik nama rusun, akta perjanjian perikatan, akta pendirian perusahaan terbuka, akta balik nama ahli waris, akta penyertifikatan kapal, akta sertifikat hipotik kapal, akta pemisahan dan pembagian, akta wasiat dan daftar pusat wasiat, akta balik nama ahli waris Tionghoa, pembuatan akta pendirian atau perubahan atau pembubaran (CV/PT/Yayasan/Koperasi), akta merger, akta akuisisi, akta pengakuan hutang dengan jaminan, akta fidusia bersama sertifikat fidusia, akta perjanjian kerja sama antarperusahaan, akta keluar masuk persero (pemasukan atau pengeluaran persero), akta kuasa memasang hipotik kapal dan pesawat terbang, akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), akta yang mengesahkan salinan atau dokumen benar dibuat dan ditandatangani oleh yang berhak dalam perjanjian, pembuatan akta perjanjian utang piutang per orangan; kredit bank konvensional; kredit bank sindikasi; kredit bank syariah; kredit perusahaan pembiayaan atau multifinance, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) untuk wilayah seluruh Indonesia kecuali wilayah tertentu, akta kuasa perusahaan, akta kuasa perusahaan terbuka, akta kuasa perusahaan dalam rangka PMA atau PMDN, akta kuasa koperasi/badan usaha/instansi, akta kuasa per orangan, akta-akta perjanjian perikatan, akta perjanjian kerja sama antarperusahaan, pembuatan akta perjanjian kerja sama pembangunan, akta perjanjian Build Operation Transfers (BOT), akta perjanjian penunjukan sole agent atau kerja sama franchising, akta pendirian/perubahan koperasi primer, koperasi sekunder, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi karyawan, koperasi mahasiswa, akta pendirian/perubahan yayasan pendidikan, sosial, keagamaan, penerbitan akta perkumpulan; pendirian/perubahan partai politik, lembaga sosial, paguyuban, ikatan profesi/keagamaan/hobi, pembuatan akta pembagian hak bersama seperti akta untuk memecah sertifikat tanah/bangunan sesuai dengan banyaknya pemilik (data yuridis yang ada), akta tukar-menukar tanah/bangunan dari pemilik yang satu dengan pemilik lain, akta hibah atau pemberian tanah/bangunan semasa pemberi masih hidup, akta waris, akta pembagian hak bersama, Akta Pembebanan Hak Tanggunan (APHT), pembuatan Akta Jual Beli (AJB) tanah/bangunan, pengecekan sertifikat, roya (penghapusan keterangan kredit dalam sertifikat), balik nama sertifikat, pembuatan sertifikat/penyertifikatan tanah adat/tanah negara, pengurusan perpajakan, pengurusan perizinan Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Agama (PA), sertifikat dibalik nama ke pembeli, pemecahan sertifikat (membantu pengurusan dari sertifikat induk dipecah menjadi beberapa sertifikat pecahan sesuai dengan kebutuhan), perpanjangan sertifikat meliputi perpanjangan masa berlakunya HM/HGB/HGU/HP, pengurusan pajak, BPHTB, izin sangat khusus untuk pendirian perusahaan dalam negeri/PMA, surat domisili, SIUP/TDP/NPWP, izin khusus dari instansi terkait, dan lain-lainnya

DMC Firewall is a Joomla Security extension!