Wednesday, 14 February 2018 13:06

Berat Tepung Tidak Sesuai Timbangan

Written by

Pertanyaan:

Berat Tepung Tidak Sesuai Timbangan

Selamat siang Notaris/PPAT Batam, saya ingin bertanya mengenai alat ukur atau timbangan yang ada di pasar? Apakah ada perbedaan timbangan antara pedagang satu dengan pedagang lainnya? Saya pernah beli tepung 10 kilogram, setelah saya cek di rumah beratnya tidak sampai 10 kilogram. Jadi yang salah timbangannya atau pedagangnya yang kurang teliti? Terima kasih.
Pengirim: +628136592xxxx

Jawaban:

Alat Ukur Pedagang Harus Ditera Ulang

Terima kasih atas pertanyaan Anda. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan publik. Salah satunya alat penimbang atau alat ukur jenis lainnya. Setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan dan menjadi tolak ukur penyelenggaraan pelayanan di lingkungannya.

Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK) memberikan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 956/MDAG/KEP/10/2012 tentang Penetapan Kota Batam Sebagai Daerah Tertib Ukur. Sebanyak 675 unit timbangan diserahkan kepada Pemko Batam untuk diberikan kepada Usaha Mikro pemilik alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP).

Alat ukur, takar, dan timbang yang sudah tidak standar diganti dengan alat-alat yang diberikan tersebut. Sehingga di pasar, alat ukur, takar, dan timbang yang sudah rusak atau tidak memenuhi syarat teknis kemetrologian tidak dioperasikan lagi. Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi merupakan penyelenggara pelayanan publik yang mengemban tugas memberikan perlindungan kepada masyarakat. Baik untuk konsumen dan produsen mengenai kebenaran pengukuran.

Hal ini sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Nomor 2/1981 tentang Metrologi Legal (UUML). Jadi, Alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) wajib ditera dan ditera ulang sesuai PP RI Nomor 2/1985. Disperindag & ESDM Batam sudah melakukan pelantikan kepada empat orang petugas unit pelayanan teknis (UPT) tertib ukur. Petugas ini yang secara rutin melakukan pengecekan dan pengontrolan di lapangan.

Batam dinobatkan sebagai daerah tertib ukur setelah dilakukan beberapa tahapan kegiatan pengawasan dan pembinaan penggunaan UTTP bersama-sama dengan Balai Standardisasi Metrologi Legal (BSML) Regional I Medan, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal Kepri, dan Disperindag & ESDM Batam. Jika berat barang berkurang, bisa jadi alat ukur Anda di rumah yang harus dicek. Demikian penjelasannya.

Read 153 times
Wirlisman, SH Notaris & PPAT

Komplek Jaya Putra Blok B/5 Jalan Raja Ali Haji, Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepri, Indonesia, 29453 | Website: www.notarisppat.co.id Email: info[at]notarisppat.co.id | Tel. +62-778-431931 Mobiles +6281-270-600-277 | Kirim Pertanyaan Anda Klik Di Sini !

Jasa Notaris & PPAT Wirlisman, SH

Pembuatan akta kuasa, akta hipotik, akta koperasi, akta yayasan, akta strata title, akta perubahan, akta perdamaian, akta perkumpulan, akta jual beli kapal, akta jual beli saham, akta perjanjian kredit, akta sertifikat fidusia, akta perjanjian kawin, akta pendirian perusahaan (PT), akta balik nama rusun, akta perjanjian perikatan, akta pendirian perusahaan terbuka, akta balik nama ahli waris, akta penyertifikatan kapal, akta sertifikat hipotik kapal, akta pemisahan dan pembagian, akta wasiat dan daftar pusat wasiat, akta balik nama ahli waris Tionghoa, pembuatan akta pendirian atau perubahan atau pembubaran (CV/PT/Yayasan/Koperasi), akta merger, akta akuisisi, akta pengakuan hutang dengan jaminan, akta fidusia bersama sertifikat fidusia, akta perjanjian kerja sama antarperusahaan, akta keluar masuk persero (pemasukan atau pengeluaran persero), akta kuasa memasang hipotik kapal dan pesawat terbang, akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), akta yang mengesahkan salinan atau dokumen benar dibuat dan ditandatangani oleh yang berhak dalam perjanjian, pembuatan akta perjanjian utang piutang per orangan; kredit bank konvensional; kredit bank sindikasi; kredit bank syariah; kredit perusahaan pembiayaan atau multifinance, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) untuk wilayah seluruh Indonesia kecuali wilayah tertentu, akta kuasa perusahaan, akta kuasa perusahaan terbuka, akta kuasa perusahaan dalam rangka PMA atau PMDN, akta kuasa koperasi/badan usaha/instansi, akta kuasa per orangan, akta-akta perjanjian perikatan, akta perjanjian kerja sama antarperusahaan, pembuatan akta perjanjian kerja sama pembangunan, akta perjanjian Build Operation Transfers (BOT), akta perjanjian penunjukan sole agent atau kerja sama franchising, akta pendirian/perubahan koperasi primer, koperasi sekunder, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi karyawan, koperasi mahasiswa, akta pendirian/perubahan yayasan pendidikan, sosial, keagamaan, penerbitan akta perkumpulan; pendirian/perubahan partai politik, lembaga sosial, paguyuban, ikatan profesi/keagamaan/hobi, pembuatan akta pembagian hak bersama seperti akta untuk memecah sertifikat tanah/bangunan sesuai dengan banyaknya pemilik (data yuridis yang ada), akta tukar-menukar tanah/bangunan dari pemilik yang satu dengan pemilik lain, akta hibah atau pemberian tanah/bangunan semasa pemberi masih hidup, akta waris, akta pembagian hak bersama, Akta Pembebanan Hak Tanggunan (APHT), pembuatan Akta Jual Beli (AJB) tanah/bangunan, pengecekan sertifikat, roya (penghapusan keterangan kredit dalam sertifikat), balik nama sertifikat, pembuatan sertifikat/penyertifikatan tanah adat/tanah negara, pengurusan perpajakan, pengurusan perizinan Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Agama (PA), sertifikat dibalik nama ke pembeli, pemecahan sertifikat (membantu pengurusan dari sertifikat induk dipecah menjadi beberapa sertifikat pecahan sesuai dengan kebutuhan), perpanjangan sertifikat meliputi perpanjangan masa berlakunya HM/HGB/HGU/HP, pengurusan pajak, BPHTB, izin sangat khusus untuk pendirian perusahaan dalam negeri/PMA, surat domisili, SIUP/TDP/NPWP, izin khusus dari instansi terkait, dan lain-lainnya

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd