Wednesday, 07 February 2018 03:38

Pinjam Uang Hasil Tindak Kejahatan

Written by

Pertanyaan:

Pinjam Uang Atas Hasil Tindak Kejahatan    

Selamat pagi Notaris/PPAT Batam, mohon penjelasan mengenai peminjaman uang dari teman kantor dan uang yang dipinjamkan teman ini ternyata diperoleh dari hasil kejahatan. Jujur saya tidak tahu jika uang yang dipinjamkan ini dari hasil korupsi di perusahaannya. Secara hukum apakah saya dapat terlibat, sebab waktu awal saya pinjam dulu tidak pernah bertanya uangnya berasal dari mana dan sekarang saya ikut diperiksa? Mohon pencerahannya Pak?
Pengirim: +62813726xxxxx

Jawaban:

Perdamaian Tak Hapus Proses Pidana

Terima kasih atas pertanyaannya. Perbuatan memperkaya diri, menyalahgunakan wewenang atau jabatan dalam lingkup swasta dan pemerintahan merupakan dua hal yang sangat berbeda. Dalam pemerintahan, memperkaya diri dan menyalahgunakan wewenang atau jabatan sebagai salah satu tindak pidana korupsi. Ini sebagaimana yang dimaksud UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20/2001 tentang Perubahan UU No. 31/1999.

Sedangkan dalam ranah swasta, perbuatan memperkaya diri sendiri bisa dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana penggelapan yang dimaksud pasal 372 KUHP adalah salah satu bentuk konvensional dari tindak pidana korupsi. Perbuatan penggelapan yang dilakukan dalam suatu hubungan kerja (perusahaan) dapat dikategorikan tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

Pasal 2 ayat (1) huruf q UU No. 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), uang hasil tindak pidana penggelapan adalah termasuk salah satu hasil tindak pidana yang dapat “dihilangkan” (dicuci atau pencucian) oleh pelaku tindak pidana penggelapan (pelaku TPPU aktif). Misalnya dengan mengalihkan, mentransfer atau menitipkan uang hasil kejahatan tersebut kepada pihak lain atau pelaku TPPU pasif.

Jika teman Anda sudah mengembalikan uang yang digelapkannya dan kerugian sudah dipulihkan atau uang hasil penggelapan sudah dikembalikan kepada perusahaan, maka secara hukum dan yurisprudensi, suatu perdamaian dan pengembalian uang hasil kejahatan tidak akan menghapus proses pidana. Jika Anda ikut diperiksa maka jawablah dengan sejujur-jujurnya dan apa adanya. Demikian penjelasan kami dan semoga memberikan pencerahan.

Read 66 times
Wirlisman, SH Notaris & PPAT

Komplek Jaya Putra Blok B/5 Jalan Raja Ali Haji, Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepri, Indonesia, 29453 | Website: www.notarisppat.co.id Email: info[at]notarisppat.co.id | Tel. +62-778-431931 Mobiles +6281-270-600-277 | Kirim Pertanyaan Anda Klik Di Sini !

Jasa Notaris & PPAT Wirlisman, SH

Pembuatan akta kuasa, akta hipotik, akta koperasi, akta yayasan, akta strata title, akta perubahan, akta perdamaian, akta perkumpulan, akta jual beli kapal, akta jual beli saham, akta perjanjian kredit, akta sertifikat fidusia, akta perjanjian kawin, akta pendirian perusahaan (PT), akta balik nama rusun, akta perjanjian perikatan, akta pendirian perusahaan terbuka, akta balik nama ahli waris, akta penyertifikatan kapal, akta sertifikat hipotik kapal, akta pemisahan dan pembagian, akta wasiat dan daftar pusat wasiat, akta balik nama ahli waris Tionghoa, pembuatan akta pendirian atau perubahan atau pembubaran (CV/PT/Yayasan/Koperasi), akta merger, akta akuisisi, akta pengakuan hutang dengan jaminan, akta fidusia bersama sertifikat fidusia, akta perjanjian kerja sama antarperusahaan, akta keluar masuk persero (pemasukan atau pengeluaran persero), akta kuasa memasang hipotik kapal dan pesawat terbang, akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), akta yang mengesahkan salinan atau dokumen benar dibuat dan ditandatangani oleh yang berhak dalam perjanjian, pembuatan akta perjanjian utang piutang per orangan; kredit bank konvensional; kredit bank sindikasi; kredit bank syariah; kredit perusahaan pembiayaan atau multifinance, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) untuk wilayah seluruh Indonesia kecuali wilayah tertentu, akta kuasa perusahaan, akta kuasa perusahaan terbuka, akta kuasa perusahaan dalam rangka PMA atau PMDN, akta kuasa koperasi/badan usaha/instansi, akta kuasa per orangan, akta-akta perjanjian perikatan, akta perjanjian kerja sama antarperusahaan, pembuatan akta perjanjian kerja sama pembangunan, akta perjanjian Build Operation Transfers (BOT), akta perjanjian penunjukan sole agent atau kerja sama franchising, akta pendirian/perubahan koperasi primer, koperasi sekunder, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi karyawan, koperasi mahasiswa, akta pendirian/perubahan yayasan pendidikan, sosial, keagamaan, penerbitan akta perkumpulan; pendirian/perubahan partai politik, lembaga sosial, paguyuban, ikatan profesi/keagamaan/hobi, pembuatan akta pembagian hak bersama seperti akta untuk memecah sertifikat tanah/bangunan sesuai dengan banyaknya pemilik (data yuridis yang ada), akta tukar-menukar tanah/bangunan dari pemilik yang satu dengan pemilik lain, akta hibah atau pemberian tanah/bangunan semasa pemberi masih hidup, akta waris, akta pembagian hak bersama, Akta Pembebanan Hak Tanggunan (APHT), pembuatan Akta Jual Beli (AJB) tanah/bangunan, pengecekan sertifikat, roya (penghapusan keterangan kredit dalam sertifikat), balik nama sertifikat, pembuatan sertifikat/penyertifikatan tanah adat/tanah negara, pengurusan perpajakan, pengurusan perizinan Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Agama (PA), sertifikat dibalik nama ke pembeli, pemecahan sertifikat (membantu pengurusan dari sertifikat induk dipecah menjadi beberapa sertifikat pecahan sesuai dengan kebutuhan), perpanjangan sertifikat meliputi perpanjangan masa berlakunya HM/HGB/HGU/HP, pengurusan pajak, BPHTB, izin sangat khusus untuk pendirian perusahaan dalam negeri/PMA, surat domisili, SIUP/TDP/NPWP, izin khusus dari instansi terkait, dan lain-lainnya

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd