Wednesday, 27 September 2017 23:04

Bagaimana Sertifikasi Tanah Hukum Adat?

Written by

Pertanyaan:

Bagaimana Sertifikasi Tanah Hukum Adat?

Selamat siang Pak, saya nak tanya. Di pedesaan kepemilikan tanah kebanyakan berdasarkan hukum adat dan waris. Apakah tanah adat bisa dibuat sertifikat tanah tanpa proses jual beli? Terima kasih.
Pengirim: +628139265xxxx

Jawaban:

Penyertifikatan Tanah Melalui Tukar Guling

Terima kasih atas pertanyaan Anda. Secara umum dan awam orang menyebut tanah adat ada dua pengertian, yakni tanah bekas hak milik adat dan tanah milik masyarakat ulayat hukum adat. Untuk tanah bekas hak milik adat atau tanah girik berasal dari tanah adat atau tanah-tanah lain yang belum dikonversi menjadi salah satu tanah dengan hak tertentu. Seperti Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atau Hak Guna Usaha).

Kemudian tanah tersebut belum didaftarkan atau disertifikatkan di kantor pertanahan setempat. Sedangkan tanah milik masyarakat ulayat hukum adat, yang bentuknya seperti tanah titian, tanah pengairan, tanah kas desa, tanah bengkok, dan sejenisnya. Untuk jenis tanah milik masyarakat hukum adat ini tidak bisa disertifikatkan begitu saja. Kalau pun ada, tanah milik masyarakat hukum adat dapat dilepaskan dengan cara tukar guling (ruislag).

Untuk tanah bekas hak milik adat yang berbentuk girik, apabila pihak-pihak terkait akan melakukan proses penyertifikatannya dan pemilik asli tercantum dalam tanah adat tersebut, maka tidak diperlukan adanya proses jual-beli terlebih dahulu. Termasuk jika sudah terjadi proses peralihan, misalnya pewarisan, maka harus didahului dengan pembuatan keterangan waris dan prosedur waris seperti umumnya.

Berbeda dengan perolehan haknya dilakukan melalui mekanisme jual-beli, maka harus diikuti lebih dahulu proses jual-belinya sebagaimana mestinya. Sedangkan tanah milik masyarakat ulayat hukum adat harus meminta bantuan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau notaris sesuai dengan letak objek tanah yang akan didaftarkan. Permohonan ini menyertakan asal-usul tanah yang akan didaftarkan itu, seperti;

  1. Surat rekomendasi dari lurah atau camat perihal tanah yang akan didaftarkan
  2. Membuat surat tidak sengketa dari RT atau RW atau Lurah
  3. Surat permohonan dari pemilik tanah untuk melakukan penyertifikatan
  4. Surat kuasa (apabila pengurusan dikuasakan kepada orang lain)
  5. Identitas pemilik tanah (pemohon) yang dilegalisasi oleh pejabat umum yang berwenang atau kuasanya, berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (KK), surat keterangan waris dan akta kelahiran (jika permohonan penyertifikatan dilakukan oleh ahli waris)
  6. Bukti atas hak yang dimohonkan: girik atau bukti lain sebagai bukti kepemilikan
  7. Surat pernyataan telah memasang tanda batas
  8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Surat Tanda Terima Sementara (STTS) tahun berjalan. Demikian penjelasannya.
Read 1002 times
Wirlisman, SH Notaris & PPAT

Komplek Jaya Putra Blok B/5 Jalan Raja Ali Haji, Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepri, Indonesia, 29453 | Website: www.notarisppat.co.id Email: info[at]notarisppat.co.id | Tel. +62-778-431931 Mobiles +6281-270-600-277 | Kirim Pertanyaan Anda Klik Di Sini !

Jasa Notaris & PPAT Wirlisman, SH

Pembuatan akta kuasa, akta hipotik, akta koperasi, akta yayasan, akta strata title, akta perubahan, akta perdamaian, akta perkumpulan, akta jual beli kapal, akta jual beli saham, akta perjanjian kredit, akta sertifikat fidusia, akta perjanjian kawin, akta pendirian perusahaan (PT), akta balik nama rusun, akta perjanjian perikatan, akta pendirian perusahaan terbuka, akta balik nama ahli waris, akta penyertifikatan kapal, akta sertifikat hipotik kapal, akta pemisahan dan pembagian, akta wasiat dan daftar pusat wasiat, akta balik nama ahli waris Tionghoa, pembuatan akta pendirian atau perubahan atau pembubaran (CV/PT/Yayasan/Koperasi), akta merger, akta akuisisi, akta pengakuan hutang dengan jaminan, akta fidusia bersama sertifikat fidusia, akta perjanjian kerja sama antarperusahaan, akta keluar masuk persero (pemasukan atau pengeluaran persero), akta kuasa memasang hipotik kapal dan pesawat terbang, akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), akta yang mengesahkan salinan atau dokumen benar dibuat dan ditandatangani oleh yang berhak dalam perjanjian, pembuatan akta perjanjian utang piutang per orangan; kredit bank konvensional; kredit bank sindikasi; kredit bank syariah; kredit perusahaan pembiayaan atau multifinance, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) untuk wilayah seluruh Indonesia kecuali wilayah tertentu, akta kuasa perusahaan, akta kuasa perusahaan terbuka, akta kuasa perusahaan dalam rangka PMA atau PMDN, akta kuasa koperasi/badan usaha/instansi, akta kuasa per orangan, akta-akta perjanjian perikatan, akta perjanjian kerja sama antarperusahaan, pembuatan akta perjanjian kerja sama pembangunan, akta perjanjian Build Operation Transfers (BOT), akta perjanjian penunjukan sole agent atau kerja sama franchising, akta pendirian/perubahan koperasi primer, koperasi sekunder, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi karyawan, koperasi mahasiswa, akta pendirian/perubahan yayasan pendidikan, sosial, keagamaan, penerbitan akta perkumpulan; pendirian/perubahan partai politik, lembaga sosial, paguyuban, ikatan profesi/keagamaan/hobi, pembuatan akta pembagian hak bersama seperti akta untuk memecah sertifikat tanah/bangunan sesuai dengan banyaknya pemilik (data yuridis yang ada), akta tukar-menukar tanah/bangunan dari pemilik yang satu dengan pemilik lain, akta hibah atau pemberian tanah/bangunan semasa pemberi masih hidup, akta waris, akta pembagian hak bersama, Akta Pembebanan Hak Tanggunan (APHT), pembuatan Akta Jual Beli (AJB) tanah/bangunan, pengecekan sertifikat, roya (penghapusan keterangan kredit dalam sertifikat), balik nama sertifikat, pembuatan sertifikat/penyertifikatan tanah adat/tanah negara, pengurusan perpajakan, pengurusan perizinan Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Agama (PA), sertifikat dibalik nama ke pembeli, pemecahan sertifikat (membantu pengurusan dari sertifikat induk dipecah menjadi beberapa sertifikat pecahan sesuai dengan kebutuhan), perpanjangan sertifikat meliputi perpanjangan masa berlakunya HM/HGB/HGU/HP, pengurusan pajak, BPHTB, izin sangat khusus untuk pendirian perusahaan dalam negeri/PMA, surat domisili, SIUP/TDP/NPWP, izin khusus dari instansi terkait, dan lain-lainnya

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd