Friday, 17 April 2020 23:58

Bagaimana Pengesahan Nikah Sirri Featured

Written by

Pertanyaan:

Bagaimana Pengesahan Nikah Sirri?

Selamat malam Bapak Notaris/PPAT Batam, bagaimana hukum perkawinan sirri. Kemudian cara mencatatkan kawin sirri itu apa saja syaratnya? Mohon arahannya? Terima kasih.
Pengirim: +628132627xxxx

Jawaban:

Dicatatkan Pada Kantor Urusan Agama

Terima kasih atas pertanyaan Anda. Di Indonesia, istilah nikah sirri (nikah bawah tangan) sangat populer. Untuk itu, sebelum menggunakan istilah ini, kita harus tahu dulu lima hal berikut ini;

Pertama, Nikah Sirri Bukan Pranata

Nikah sirri bukanlah suatu sistem tingkah laku resmi (pranata) di tengah masyarakat yang dilembagakan dalam ketentuan hukum perkawinan.

Dia hanyalah penamaan non formal untuk menyebut peristiwa pernikahan yang tidak dilakukan oleh atau di bawah pengawasan Kantor Urusan Agama (KUA) yang berwenang.

Nikah sirri sering terjadi karena Undang-Undang Perkawinan memberikan standar keabsahan nikah sesuai dengan keterpenuhan hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan;

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”

Karena muncul asumsi hukum agama sudah terpenuhi, maka nikah sirri banyak terjadi. Padahal, kapanpun akad nikah dilakukan, warga negara terikat oleh ketentuan bahwa pernikahan itu harus dicatatkan di instansi yang berwenang.

Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Kedua, Menurut Fikih, Nikah Sirri Bukan Nikah Tidak Tercatat

Jika dipahami secara a contrario dari ketentuan di atas, maka pengertian nikah sirri yang kerap digunakan di tengah masyarakat adalah pernikahan yang tidak dicatat sesuai peraturan perundang-undangan.

Sekalipun ada catatan surat kesepakatan antara pihak-pihak yang melakukan akad nikah sirri, namun pernikahan itu tetap disebut sebagai nikah sirri karena tidak dicatat sesuai ketentuan hukum.

Jika dilihat dari rujukan hukum Islam yaitu kitab-kitab seputar fikih munakahat, istilah nikah sirri ditemukan, namun bukan dalam pengertian nikah yang tidak dicatatkan.

Nikah siri dalam tradisi keilmuan Islam (fikih), adalah nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ulama sepakat menghukumi nikah semacam ini tidak sah.

Namun mereka berbeda pendapat, mengenai standar sembunyi-sembunyi itu. Imam Syafi’I dan Abu Hanifah, mematok dua orang saksi untuk mengeliminasi status sembunyi-sembunyi.

Sementara Imam Malik, mematok standar pengumuman secara terang-terangan dan tidak ada indikasi yang mengarah kepada tindakan melarang mengumumkan.

Sebagai gambarannya, jika akad nikah disaksikan dua orang saksi, lalu mereka disuruh untuk menyembunyikan kesaksiannya, maka akad nikah sah menurut Imam Syafii dan Abu Hanifah, tetapi tidak sah menurut Imam Malik.

Sebaliknya, Imam Malik memandang, sekalipun tidak ada orang yang khusus didudukkan sebagai saksi nikah, namun jika akad itu diumumkan (إعلان\إشهار) secara terang-terangan, dan tidak ada upaya menyembunyikan (كتمان), maka akad nikah itu sah.

Ketiga, Diperselisihkan Keabsahannya

Keabsahan nikah sirri dalam pengertian nikah yang tidak tercatat sesuai hukum, diperselisihkan oleh para ilmuan dan praktisi hukum Islam di Indonesia.

Kalangan yang menyatakan tidak sah berargumen bahwa pencatatan nikah itu hukumnya wajib, sehingga pencatatan dianggap rukun, karenanya nikah sirri tidak sah. Selain memang nikah siri mengandung banyak mafsadat.

Sementara yang menyatakan sah berargumen bahwa pencatatan nikah tidak bisa jadi rukun nikah, sehingga tidak mempengaruhi keabsahan akad nikah.

Sejauh nikah siri sudah dilakukan dengan wali, dua saksi, dan ada ijab kabul yang benar, meskipun tidak dicatatkan, hukumnya sudah sah, karena ketentuan hukum agama yang menjadi standar dalam undang-undang sudah terpenuhi.

Pencatatan nikah harus diposisikan sebagai kewajiban yang timbul akibat akad, seperti halnya mahar. Dan bukan kewajiban yang dibutuhkan untuk menimbulkan akad, seperti halnya wali.

Keempat, Istri adalah Pihak yang Paling Dirugikan

Meski ada yang menyatakan nikah sirri sah, namun tetap saja istri adalah pihak yang paling dirugikan. Sebab tidak ada dokumen otentik yang dapat diajukan sebagai bukti untuk menuntut hak di muka hukum.

Jika terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), penelantaran, tidak dinafkahi, perceraiaian, harta bersama, hak asuh anak, pengakuan dan pengasuhan, serta nafkah anak, semuanya tidak akan dapat dituntut secara litigatif lantaran tidak ada bukti yang menunjukkan adanya hubungan hukum berupa ikatan perkawinan.

Kelima, Diurus di Pengadilan Agama

Jika sudah terlanjur menikah secara sirri, masih ada peluang untuk memperoleh akta nikah. Peluang itu bernama Permohonan Itsbat Nikah.

Permohonan Itsbat Nikah diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pihak itu. Pastikanlah akad nikah dulu telah memenuhi syarat dan rukun nikah.

Perhatikan juga ada tidak larangan nikah yang dilanggar. Termasuk status saat menikah dulu, janda-duda atau gadis-perjaka.

Siapkan akta kematian untuk janda-duda karena kematian, dan akta cerai untuk janda-dua karena perceraian. Peluang dikabulkan atau tidak permohonan kita itu sepenuhnya tergantung fakta yang terungkap, yang dinilai oleh hakim dengan segenap keilmuan hukum yang dimiliknya

Jika sudah memahami seluk beluk nikah sirri sedemikian ini, maka seyogianya setiap warga negara mengikuti aturan hukum pencatatkan nikah di KUA. Jika sudah menikah sirri segera dilaporkan kepada pihak terkait. Demikian penjelasannya.

Read 62 times
Notaris Batam & PPAT Batam - Wirlisman, SH

Komplek Jaya Putra Blok B/5 Jalan Raja Ali Haji, Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepri, Indonesia, 29453 | Website: www.notarisppat.co.id Email: info[at]notarisppat.co.id | Mobiles phone (+62) 812-7060-0277 | Anda memiliki pertanyaan silakan dikirim ke email kami, terima kasih

More in this category: « Apa Syarat Suami Menikah Lagi?

Jasa Notaris & PPAT Wirlisman, SH

Pembuatan akta kuasa, akta hipotik, akta koperasi, akta yayasan, akta strata title, akta perubahan, akta perdamaian, akta perkumpulan, akta jual beli kapal, akta jual beli saham, akta perjanjian kredit, akta sertifikat fidusia, akta perjanjian kawin, akta pendirian perusahaan (PT), akta balik nama rusun, akta perjanjian perikatan, akta pendirian perusahaan terbuka, akta balik nama ahli waris, akta penyertifikatan kapal, akta sertifikat hipotik kapal, akta pemisahan dan pembagian, akta wasiat dan daftar pusat wasiat, akta balik nama ahli waris Tionghoa, pembuatan akta pendirian atau perubahan atau pembubaran (CV/PT/Yayasan/Koperasi), akta merger, akta akuisisi, akta pengakuan hutang dengan jaminan, akta fidusia bersama sertifikat fidusia, akta perjanjian kerja sama antarperusahaan, akta keluar masuk persero (pemasukan atau pengeluaran persero), akta kuasa memasang hipotik kapal dan pesawat terbang, akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), akta yang mengesahkan salinan atau dokumen benar dibuat dan ditandatangani oleh yang berhak dalam perjanjian, pembuatan akta perjanjian utang piutang per orangan; kredit bank konvensional; kredit bank sindikasi; kredit bank syariah; kredit perusahaan pembiayaan atau multifinance, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) untuk wilayah seluruh Indonesia kecuali wilayah tertentu, akta kuasa perusahaan, akta kuasa perusahaan terbuka, akta kuasa perusahaan dalam rangka PMA atau PMDN, akta kuasa koperasi/badan usaha/instansi, akta kuasa per orangan, akta-akta perjanjian perikatan, akta perjanjian kerja sama antarperusahaan, pembuatan akta perjanjian kerja sama pembangunan, akta perjanjian Build Operation Transfers (BOT), akta perjanjian penunjukan sole agent atau kerja sama franchising, akta pendirian/perubahan koperasi primer, koperasi sekunder, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi karyawan, koperasi mahasiswa, akta pendirian/perubahan yayasan pendidikan, sosial, keagamaan, penerbitan akta perkumpulan; pendirian/perubahan partai politik, lembaga sosial, paguyuban, ikatan profesi/keagamaan/hobi, pembuatan akta pembagian hak bersama seperti akta untuk memecah sertifikat tanah/bangunan sesuai dengan banyaknya pemilik (data yuridis yang ada), akta tukar-menukar tanah/bangunan dari pemilik yang satu dengan pemilik lain, akta hibah atau pemberian tanah/bangunan semasa pemberi masih hidup, akta waris, akta pembagian hak bersama, Akta Pembebanan Hak Tanggunan (APHT), pembuatan Akta Jual Beli (AJB) tanah/bangunan, pengecekan sertifikat, roya (penghapusan keterangan kredit dalam sertifikat), balik nama sertifikat, pembuatan sertifikat/penyertifikatan tanah adat/tanah negara, pengurusan perpajakan, pengurusan perizinan Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Agama (PA), sertifikat dibalik nama ke pembeli, pemecahan sertifikat (membantu pengurusan dari sertifikat induk dipecah menjadi beberapa sertifikat pecahan sesuai dengan kebutuhan), perpanjangan sertifikat meliputi perpanjangan masa berlakunya HM/HGB/HGU/HP, pengurusan pajak, BPHTB, izin sangat khusus untuk pendirian perusahaan dalam negeri/PMA, surat domisili, SIUP/TDP/NPWP, izin khusus dari instansi terkait, dan lain-lainnya

Peta Lokasi

Website Development by;
CV. Rezeki Lumintu Abadi Call (+62) 813-2871-2147

Our website is protected by DMC Firewall!