Thursday, 24 August 2017 14:23

Ingin Menikahi Wanita Sedang Hamil

Written by

Pertanyaan:

Ingin Menikahi Wanita Sedang Hamil

Selamat pagi Notaris, apakah boleh seorang pria menikah dengan perempuan yang sedang hamil? Saya seorang muslim dan berencana menikahi perempuan yang sedang hamil. Mohon petunjuknya dan terima kasih?
Pengirim: +6281372772xxx

Jawaban:

Sebaiknya Menunggu Anaknya Lahir Dulu

Terima kasih atas pertanyaan Anda. Perempuan yang dinikahi dalam keadaan hamil, tipenya dua macam. Pertama perempuan yang diceraikan oleh suaminya saat sedang hamil dan yang kedua perempuan yang hamil karena melakukan perzinahan. Jika perempuan hamil diceraikan suaminya maka tidak boleh dinikahi sebelum lepas masa 'iddah-nya dan 'iddah-nya adalah sampai dia melahirkan.

Hal ini sesuai dengan firman Allah: “Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu `iddah mereka sampai mereka melahirkan kandungannya” (QS. Ath Tholaq: 4). Kemudian di ayat lain Al Baqarah 235 ditegaskan dan janganlah kalian berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah sebelum habis `iddahnya. Untuk itu, merujuk ayat ini, sebaiknya Anda menikah setelah calon istri Anda melahirkan dan habis masa ‘iddah-nya.

Sedangkan perempuan yang hamil akibat berzina, perlu dirinci dan ditelusuri secara luas perkara-perkara tersebut. Dengan kata lain, perempuan yang sudah melakukan zina dan hamil, boleh tidaknya menikah terdapat persilangan pendapat di kalangan para ulama. Menurut pendapat yang kuat (rajih) sebaiknya Anda menikah setelah anak tersebut lahir. Demikian penjelasannya dan terima kasih.

Read 189 times
Wirlisman, SH Notaris & PPAT

Komplek Jaya Putra Blok B/5 Jalan Raja Ali Haji, Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepri, Indonesia, 29453 | Website: www.notarisppat.co.id Email: info[at]notarisppat.co.id | Mobiles phone (+62) 812-7060-0277 or (+62) 813-1476-6227 | Kirim Pertanyaan Klik Di Sini !

Jasa Notaris & PPAT Wirlisman, SH

Pembuatan akta kuasa, akta hipotik, akta koperasi, akta yayasan, akta strata title, akta perubahan, akta perdamaian, akta perkumpulan, akta jual beli kapal, akta jual beli saham, akta perjanjian kredit, akta sertifikat fidusia, akta perjanjian kawin, akta pendirian perusahaan (PT), akta balik nama rusun, akta perjanjian perikatan, akta pendirian perusahaan terbuka, akta balik nama ahli waris, akta penyertifikatan kapal, akta sertifikat hipotik kapal, akta pemisahan dan pembagian, akta wasiat dan daftar pusat wasiat, akta balik nama ahli waris Tionghoa, pembuatan akta pendirian atau perubahan atau pembubaran (CV/PT/Yayasan/Koperasi), akta merger, akta akuisisi, akta pengakuan hutang dengan jaminan, akta fidusia bersama sertifikat fidusia, akta perjanjian kerja sama antarperusahaan, akta keluar masuk persero (pemasukan atau pengeluaran persero), akta kuasa memasang hipotik kapal dan pesawat terbang, akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), akta yang mengesahkan salinan atau dokumen benar dibuat dan ditandatangani oleh yang berhak dalam perjanjian, pembuatan akta perjanjian utang piutang per orangan; kredit bank konvensional; kredit bank sindikasi; kredit bank syariah; kredit perusahaan pembiayaan atau multifinance, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) untuk wilayah seluruh Indonesia kecuali wilayah tertentu, akta kuasa perusahaan, akta kuasa perusahaan terbuka, akta kuasa perusahaan dalam rangka PMA atau PMDN, akta kuasa koperasi/badan usaha/instansi, akta kuasa per orangan, akta-akta perjanjian perikatan, akta perjanjian kerja sama antarperusahaan, pembuatan akta perjanjian kerja sama pembangunan, akta perjanjian Build Operation Transfers (BOT), akta perjanjian penunjukan sole agent atau kerja sama franchising, akta pendirian/perubahan koperasi primer, koperasi sekunder, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi karyawan, koperasi mahasiswa, akta pendirian/perubahan yayasan pendidikan, sosial, keagamaan, penerbitan akta perkumpulan; pendirian/perubahan partai politik, lembaga sosial, paguyuban, ikatan profesi/keagamaan/hobi, pembuatan akta pembagian hak bersama seperti akta untuk memecah sertifikat tanah/bangunan sesuai dengan banyaknya pemilik (data yuridis yang ada), akta tukar-menukar tanah/bangunan dari pemilik yang satu dengan pemilik lain, akta hibah atau pemberian tanah/bangunan semasa pemberi masih hidup, akta waris, akta pembagian hak bersama, Akta Pembebanan Hak Tanggunan (APHT), pembuatan Akta Jual Beli (AJB) tanah/bangunan, pengecekan sertifikat, roya (penghapusan keterangan kredit dalam sertifikat), balik nama sertifikat, pembuatan sertifikat/penyertifikatan tanah adat/tanah negara, pengurusan perpajakan, pengurusan perizinan Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Agama (PA), sertifikat dibalik nama ke pembeli, pemecahan sertifikat (membantu pengurusan dari sertifikat induk dipecah menjadi beberapa sertifikat pecahan sesuai dengan kebutuhan), perpanjangan sertifikat meliputi perpanjangan masa berlakunya HM/HGB/HGU/HP, pengurusan pajak, BPHTB, izin sangat khusus untuk pendirian perusahaan dalam negeri/PMA, surat domisili, SIUP/TDP/NPWP, izin khusus dari instansi terkait, dan lain-lainnya

Our website is protected by DMC Firewall!